APBD Perubahan Kalteng Ditiadakan

  • Bagikan
Pj Sekda Kalteng H Nuryakin 

PALANGKA RAYA- Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2021 ini Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Padahal, biasanya item perubahan selalu tersedia pada setiap pertengahan maupun menjelang akhir tahun.

Terkait itu, Pj Sekda Kalteng H Nuryakin menuturkan, tidak adanya APBD Perubahan adalah sesuai dengan petunjuk Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran.

“Sesuai petunjuk gubernur, Kalteng pada 2021 ini tidak ada untuk APBD Perubahan,” ujar Nuryakin kepada awak media, Rabu (28/7).

Dijelaskannya, memang untuk anggaran di 2021 memiliki 2 siklus, yaitu APBD Murni dan Perubahan. Untuk APBD Murni serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)-nya sudah dimasukkan dan saat ini diagendakan DPRD Kalteng.

Nuryakin mengatakan, untuk APBD Perubahan sendiri tidak ada kewajiban, yang artinya boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Berdasarkan beberapa pertimbangan dari Pemprov Kalteng, maka akhirnya diputuskan APBD Perubahan tahun ini tidak ada. Sejumlah pertimbangan itu seperti menyangkut SiLPA hasil pemeriksaan dari BPK RI, berjumlah Rp43 miliar lebih.

Berdasarkan itu, pihaknya menilai APBD Perubahan tidak akan optimal apabila dilaksanakan. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19.

”Kondisi saat ini juga sulit untuk diprediksi, misalnya mengantisipasi lonjakan kasus positif sehingga perlu kesiapan dana yang benar-benar harus disiapkan secara matang,” ujarnya.

Dijelaskan, kalau sebelumnya apabila ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 100, maka sudah ada kewaspadaan. Bahkan untuk jumlah 10 orang meninggal dunia akibat positif Covid-19, dinilai sudah cukup banyak. Sementara saat ini jumlah tersebut, baik kasus positif maupun meninggal dunia jauh meningkat tajam.

Maka, lanjut dia, TAPD pun diarahkan untuk melaksanakan rapat dalam upaya menyisir kembali anggaran yang ada untuk dilakukan refocusing. Dia juga mencontohkan seperti soal pemenuhan suplai oksigen dan menipisnya obat-obatan dan rumah sakit penuh, tentunya menjadi perhatian bersama.

“Dalam siklus penganggaran, semuanya tetap terbaca di saat akhir tahun anggaran dalam laporan realisasi anggaran,” ujar Nuryakin.

Nantinya, kata dia, apa yang sudah diperiksa oleh BPK RI, juga akan diperiksa kembali oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui evaluasi pertanggungjawaban APBD. Selain itu untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar  8 persen, telah dibagikan ke lini pembangunan ekonomi daerah, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Lalu untuk BTT di sektor kesehatan totalnya yang tersisa saat ini adalah Rp15 miliar, dinilai masih kurang serta persoalan Covid-19 yang terus meningkat.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kalteng Yuren S Bahat menuturkan, sesuai dengan petunjuk gubernur, kendati tidak melalui tahapan anggaran namun Pemprov Kalteng telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Intinya, kata Yuren, seperti di bidang kesehatan mengambil langkah, mengingat persoalan pandemi yang belum bisa diprediksi berakhirnya. drn

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *