Kebijakan PPKM Jangan Sampai Matikan Usaha Masyarakat

  • Whatsapp
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun kabupaten/kota, untuk menciptakan peluang ekonomi khususnya bagi pedagang kecil di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terlebih dengan adanya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, saat dikonfirmasi Tabengan via WhatsApp, Rabu (21/7). Menurutnya, kebijakan PPKM adalah salah satu upaya dalam menekan penyebaran Covid-19 dengan membatasi seluruh aktivitas masyarakat terutama di malam hari.

Kendati demikian, perlu adanya sejumlah pertimbangan dari pemerintah agar peluang ekonomi khususnya bagi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai pedagang, bisa tetap berjalan. Mengingat kebijakan PPKM itu harus disesuaikan dengan kondisi yang efektif, seperti mengatur jam malam.

“Jangan terlalu fokus menutup usaha masyarakat karena kita bersama-sama melawan Covid -19 dan  jangan sampai membuat ekonomi kita ambruk. Masyarakat kita sadar dan taat dengan kebijakan PPKM. Namun kebijakan tersebut juga harus disesuaikan, dalam arti jangan menyadur seperti di daerah lain. Karena berbeda wilayah berbeda pula keadannya seperti di Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM Darurat, sedangkan kita menerapkan PPKM Mikro,” ujarnya.

Dijelaskan Ketua DPW Partai NasDem Kalteng ini, apabila diterapkan kebijakan yang sama seperti di Jawa dan Bali, sedangkan keadaan Kalteng tidak separah disana, secara otomatis masyarakat kecil yang sangat merasakan dampaknya, terutama kemerosotan perekonomian.

“Tidak semua pedagang melaksanakan aktivitas berjualan pada siang hari. Ada juga yang baru buka dari sore hingga malam, sehingga keadaan pegadang seperti inilah yang harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Kita sangat mendukung adanya PPKM, namun berilah sedikit kelonggaran waktu bagi pedagang makanan untuk meraup rejeki. Misalnya boleh melayani sampai pukul jam 19.00, karena sekarang hanya boleh sampai pukul 17.00. namun penerapan prokes secara ketat harus tetap diberlakukan, misalnya boleh terisi hanya 25-50% kapasitas tempat dan layanan pesan antar sampai pukul 21.00, dalam arti menghambat laju covid iya, memberi peluang ekonomi tetap berjalan juga iya,” pungkasnya. nvd

iklan atas

Pos terkait

iklan atas