Bartim Siap Pertahankan Desa Dambung

  • Bagikan
BERKAS- Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng Sirajul Rahman didampingi Anggota Komisi IV H Achmad Rasyid, menerima penyerahan berkas permasalahan tata batas Kalteng-Kalsel dari Sekda Bartim Panahan Moetar, di ruang rapat Komisi I, Selasa (13/7). TABENGAN/NOVAN DINATA

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Bartim) dan masyarakatnya menyatakan siap mempertahankan Desa Dambung, Kecamatan Dusun Tengah untuk tetap masuk wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

Desa Dambung merupakan batas wilayah antara Kalteng dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Daerah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong.

Hal itu ditegaskan Bupati Bartim Ampera AY Mebas melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bartim Panahan Moetar saat dibincangi Tabengan usai pertemuan dengan Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, di gedung dewan, Selasa (13/7/2021).

Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2018 terkait tata batas Kalteng-Kalsel perlu ditinjau ulang, mengingat Desa Dambung merupakan bagian dari Bartim. Permendagri yang menetapkan Desa Dambung masuk dalam wilayah Tabalong, dianggap sangat merugikan Kalteng.

“Tujuan kita berkunjung ke DPRD Kalteng khususnya ke Komisi I, dalam rangka membahas kembali sekaligus mencari solusi terkait Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 tentang tata batas Kalteng-Kalsel,” ucapnya.

Dikatakan, saat ini Pemkab Bartim juga berupaya mengumpulkan sejumlah dokumen yang nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan Mendagri, untuk meninjau ulang Permendagri 40/2018. Dokumen tersebut merupakan bukti Desa Dambung bagian dari Kalteng.

“Kita tengah melakukan beberapa upaya. Salah satunya mengumpulkan berbagai dokumen yang akan menjadi bukti untuk dibawa serta ditunjukkan ke Kemendagri. Kita juga berupaya mengonsultasikan permasalahan ini ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sesuai arahan langsung dari bupati,” ujarnya.

Menanggapi isu memanasnya permasalahan tata batas Kalteng-Kalsel di Desa Dambung, khususnya masyarakat asli setempat, yang notabene adalah Suku Dayak Lawangan dengan pihak Kalsel, Panahan menegaskan Pemkab Bartim telah mengambil langkah cepat untuk konsultasi ke Pemprov dan DPRD Kalteng.

“Tentunya kita tidak ingin permasalahan ini bergulir terus dan menjadi bola panas serta membuat situasi tidak kondusif. Ini mengingat kita sudah 2 kali mencoba menunda keinginan masyarakat agar masalah ini bisa diselesaikan melalui prosedur dan sejumlah kajian. Namun kali ini, kita sudah tidak bisa lagi menahan keinginan mereka untuk mempertahankan Desa Dambung. Karena itu, kita dari Pemkab Bartim mencoba berkonsultasi ke Pemprov dan DPRD Kalteng agar secepatnya menyelesaikan masalah ini ke Kemendagri,” tandasnya.

Dijelaskan, masyarakat asli Desa Dambung dalam waktu dekat akan melaksanakan ritual adat dengan mendirikan balai dan menancapkan Luntang, yang menandakan bahwa daerah tersebut merupakan tanah leluhur sekaligus masuk dalam wilayah Kedamangan Paku Karau dari Suku Dayak Lawangan, dengan jangka waktu ritual 10 hari hingga 1 bulan.

“Berdasarkan historis, Desa Dambung merupakan tanah leluhur Suku Dayak Lawangan dan masuk dalam wilayah Kedamangan Paku Karau. Kemudian dari segi administratif tidak boleh yang namanya menggeser wilayah, lalu berembus kabar bahwa ada intervensi dari perusahaan, baik dari IUP dan PKP2B. Silakan saja beroperasi karena sudah ada izin pusat, tapi tidak boleh menggeser wilayah. Apabila Permendagri 40/2018 tidak ditinjau ulang, di sini saya tegaskan bahwa kita siap pertahankan bagaimanapun caranya dan kami akan mempersiapkan diri,” tegasnya.

Saat yang sama, Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng Sirajul Rahman menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bartim yang sudah melakukan kunjungan konsultasi dan menyerahkan dokumen usulan menyangkut tata batas Kalteng-Kalsel tersebut.

“Dokumen usulan sudah kami terima dan sebagaimana tugas pokok dan fungsi kami menerima aspirasi masyarakat. Selanjutnya, kami pun akan berkoordinasi dengan Pemprov Kalteng untuk meneruskan dan menyampaikan masalah ini ke pemerintah pusat. Mengingat persoalan ini berkaitan dengan hubungan antar 2 provinsi bertetangga, maka ini bukan menjadi ranah kami, dan kewenangannya berada di pemerintah pusat, kami hanya meneruskannya,” kata Sirajul.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Bartim, Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Murung Raya (Mura) ini juga mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkab Bartim tidak menerima atau merasa keberatan terhadap Permendagri 40/2018.

“Pemkab Bartim sebelum menyampaikan keberatannya ke pemerintah pusat, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemprov, termasuk pula kepada Komisi I DPRD Kalteng. Tadi, kita sudah berdiskusi tentang banyak hal berkenaan persoalan tersebut. Sehingga proses usulan ini dapat dilakukan dengan cara-cara dan mekanisme yang baik, dan diharapkan tidak sampai menimbulkan polemik bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. nvd

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *