Realisasi Belanja APBN di Kalteng di Bawah Target

  • Bagikan
GELAR EPA- Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng Hari Utomo bersama jajaran saat menggelar Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Juni 2021 secara one-on-one meeting, Kamis (8/7).ISTIMEWA

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Kementerian Negara/Lembaga untuk Juni 2021, Rabu (7/7).

EPA Juni dilaksanakan secara one-on-one meeting  kepada beberapa satuan kerja terpilih, antara lain SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan, Balai Pengelolaan Transportasi Darat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalteng, dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yang bertujuan mengidentifikasi isu dan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran pada masing masing satuan kerja tersebut.

Dari hasil kegiatan EPA itu diketahui bahwa realisasi belanja pemerintah pusat di Kalteng sampai dengan 30 Juni 2021 masih di bawah target, sebesar Rp3.485,42 miliar (33,03% dari total pagu Rp10.551,48 miliar).

Realisasi rendah ditemukan pada Belanja Modal dengan angka realisasi Rp1.156,35 miliar atau 23,08% dari total pagu sebesar Rp5.011,02 miliar.

Permasalahan  terhambatnya realisasi belanja utama Juni 2021 wilayah Kalteng disebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung dan bangunan (masih dalam tahap proses lelang fisik),  kegiatan masih menunggu persetujuan perubahan data kontrak multiyears dari Unit Eselon I, penyesuaian perubahan juknis pelaksanaan kegiatan dari Eselon I, serta adanya perubahan kontrak terkait penambahan/pengurangan volume pekerjaan sehingga menambah waktu penyelesaian dokumen pengajuan tagihan.

Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo mengharapkan, komitmen dan kerja keras dari seluruh kuasa pengguna anggaran, khususnya satuan kerja yang memiliki penyerapan rendah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran agar mencapai target.

“Target penyerapan anggaran pada triwulan III-2021 sebesar 60 persen. Kita berharap satker bisa menyerap anggaran dengan tetap memerhatikan tata kelola yang baik (good governance),” pungkasnya. fwa

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *