Gubernur Batasi Kegiatan Masyarakat

  • Bagikan
  • Wali Kota Tegaskan Keluarkan Pengetatan Mikro
  • Sekolah Tatap Muka Belum Diizinkan
  • RS Tambah Kapasitas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Gubernur Kalteng mengeluarkan Intruksi Gubernur kalteng Nomor 180.17/109/2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan Mikro dan mengoptimalkan Posko penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan di wilayah Kalteng. Dalam surat tertanggal 5 Juli 2021 tersebut, juga diminta sejumlah bupati  dengan wilayahnya terkena level tertentu untuk melakukan pemberlakukan secara PPKM Mikro dan PPKM Mikro sacara ketat.

Pemberlakukan pemberlakukan secara PPKM Mikro dan PPKM Mikro secara ketat dilaksanakan dari tanggal 6 Juli 2021 -20 Juli 2021.

Sementara itu di Palangka Raya, jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional terus melonjak setiap hari. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK 02.01/Menkes/11/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien Covid-19 pada RS Penyelenggara Pelayanan Covid-19. Salah satu poin yang ditekankan adalah adanya penambahan 30-40 persen kapasitas tempat tidur perawatan pada rumah sakit.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, pihaknya akan turut serta menerapkan edaran tersebut, mengingat perkembangan kasus di Ibu Kota Provinsi Kalteng ini telah mengalami peningkatan signifikan. Bahkan, sudah masuk dalam zona risiko tinggi level 4 sebaran Covid-19.

“Kita bisa memprediksi jika terjadi lonjakan kasus yang begitu tinggi, maka ada kemungkinan ada beberapa masyarakat yang tidak akan tertampung di rumah sakit. Ini akan berdampak pada tingginya angka kematian dan pada tingginya angka penularan,” ujar Fairid, Selasa.

Palangka Raya yang masuk zona risiko tinggi, harus ada kenaikan jumlah tempat tidur minimal 30 persen berdasarkan edaran Kemenkes tersebut. Tentunya hal ini tidak hanya berlaku untuk RS pemerintah, tapi juga berlaku untuk semua RS baik RSUD atau RS TNI-Polri termasuk juga RS swasta.

“Saya mendorong kepada seluruh RS yang ada di sini untuk mulai menyediakan minimal 30 persen kapasitas ruangan dilengkapi dengan fasilitasnya mulai dari bed, oksigen dan lain-lain guna antisipasi lonjakan kasus,” tuturnya.

Kewajiban itu nantinya, kata Fairid, akan disampaikan juga melalui Surat Edaran Wali Kota seiring dengan pengetatan PPKM Mikro dalam beberapa hari ke depan.

“Aturan dari pusat sudah ada, jadi diharapkan mulai sekarang khususnya RS swasta mulai mempersiapkan diri. Kepala daerah punya kewenangan menentukan itu. Apalagi RS pemerintah dan perluasan hampir over kapasitas, semua pihak harus membantu dan mendukung penanganan pandemi ini,” tandasnya.

Fairid menambahkan, pihaknya akan segera menunjuk satu RS di Kota Palangka Raya yang secara khusus melayani penuh penanganan Covid-19  100 persen, namun belum ditentukan apakah itu RS milik pemerintah ataupun milik swasta.

“Dalam edaran itu juga pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menunjuk RS sakit khusus untuk menangani pasien Covid-19 sebagai upaya antisipasi peningkatan kasus. Namun, masih kami kaji secara mendalam untuk menentukan RS yang mana,” pungkasnya.

Belum Diizinkan

Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya beberapa waktu lalu merencanakan untuk kembali memulai pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru 2021/2022, setelah setahun lebih menerapkan sistem belajar daring akibat merebaknya pandemi Covid-19.

Ketika dikonfirmasi, Selasa (7/7), Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, penerapan PTM di Kota Cantik bisa dilaksanakan sepanjang kondisi wilayah sudah berstatus zona hijau.

“Saya sampaikan kepada masyarakat, untuk PTM tidak akan diizinkan apabila wilayah kita tidak berzona hijau, apa pun alasannya,” tegas Fairid.

Dia menjelaskan,  suatu wilayah dikatakan berstatus zona hijau apabila sudah dalam situasi nol kasus terkonfirmasi Covid-19 serta mampu mengendalikan angka sebaran hingga serendah mungkin.

Kota Palangka Raya sendiri menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan zona risiko tinggi level 4 penyebaran Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali. Dengan demikian, pemerintah pusat langsung mengarahkan Pemko untuk segera memperketat pembatasan melalui PPKM Mikro.

Sebagai kepala daerah, Fairid tidak ingin mengambil risiko dan memaksakan penerapan PTM dilakukan, karena keselamatan dan kesehatan peserta didik serta tenaga pendidik menjadi hal utama.

“Sistem daring masih menjadi pilihan untuk sementara, sembari melihat keadaan situasi dan kondisi pandemi di Kota Palangka Raya. Akan tetapi program vaksinasi akan terus kita gencarkan, dan apabila kondisi bisa terkendali maka PTM pasti bisa dilaksanakan,” ujar Fairid.rgb

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *