Zona Merah, Tunda Siswa Masuk Sekolah

  • Bagikan
Duwel Rawing
Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Duwel Rawing

PALANGKA RAYA Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyarankan agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang rencananya mulai diberlakukan Juli 2021 oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) perlu dipertimbangkan. Terkhusus pada wilayah yang masuk dalam zona merah Covid-19, pelaksanaannya harus ditunda.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Duwel Rawing, saat dibincangi Tabengan di gedung dewan, Senin (5/7). Menurutnya, pemberlakuan PTM pada zona merah pandemi sangat berisiko tinggi terjadinya klaster baru Covid-19 di lingkungan pendidikan.

“Pemberlakuan PTM harus melalui pertimbangan yang matang. Karena angka penyebaran pandemi di sejumlah wilayah di Indonesia kembali mengalami lonjakan dan masuk dalam zona merah. Bahkan, saat ini pemerintah di sejumlah wilayah yang mengalami lonjakan kasus telah mengambil kebijakan lockdown, sehingga secara otomatis PTM juga terpaksa harus ditunda,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengimbau, agar Pemprov dapat mengambil langkah antisipasi, dengan menunda PTM apabila pandemi Covid-19 di Bumi Tambun Bungai terjadi lonjakan dan ditetapkan sebagai zona merah.

“Perlu langkah antisipasi agar penyebaran pandemi di dunia pendidikan khususnya di Kalteng tidak terjadi. Salah satunya dengan menunda PTM, karena dunia pendidikan baik guru maupun siswa dalam kegiatan belajar-mengajar bisa dikatakan cukup rentan terpapar Covid-19. Apalagi Covid-19 yang bermutasi saat ini atau bisa dikatakan fase II, informasinya jauh lebih ganas dibandingkan fase awal,” ujarnya.

Selain itu, sambung Duwel, apabila PTM tetap diberlakukan maka Pemprov Kalteng wajib memprioritaskan vaksinasi, khususnya bagi tenaga guru dan para pelajar serta menekankan ke seluruh sekolah agar memperketat protokol kesehatan (prokes), sehingga kegiatan PTM berjalan lancar.

“Penting bagi Pemprov agar memprioritaskan vaksinasi bagi guru dan pelajar apabila PTM tetap diberlakukan. Walaupun pada dasarnya tidak ada jaminan tidak terpapar, setidaknya kekebalan tubuh sudah terbentuk dan mampu melawan virus Corona. Selain itu, kita juga mendorong agar sekolah-sekolah bisa memperketat prokes dalam arti jangan sampai ada peluang terjadinya klaster baru di lingkungan pendidikan,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. nvd

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *