Kejari Kobar Soroti Masalah Parkir, Perda Perlu Direvisi?

  • Bagikan
Kepala Kejaksaan Negeri Kobar Dandeni Herdiana

PANGKALAN BUN/TABENGAN.COM– Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyoroti perihal retribusi dari sektor parkir. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peraturan Daerah (Perda) masalah parkir harus direvisi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kobar Dandeni Herdiana menjelaskan, di dalam Perda tentang retribusi parkir saat ini masih ada titik kelemahan, karena di dalam Perda tersebut tidak ada kejelasan bagi hasil antarkas daerah dan pengelola parkir.

“Kami saat ini terus memantau perihal retribusi parkir. Meski saat ini Dinas Perhubungan Kobar telah melakukan lelang untuk sektor parkir, namun tetap ada titik lemahnya, sebab di dalam Perda tidak dicantumkan pembagian hasil yang jelas baik daerah maupun pengelola atau pemenang lelang,” kata Dandeni.

Menurut Dandeni, sepertinya ada unsur pembiaran, sebab saat ini yang terjadi juru parkir menarik retribusi tanpa disertai karcis, padahal karcis itu sebagai bukti bahwa masyarakat telah ikut serta memberikan retribusi kepada daerah.

“Kami mengawasi ini karena dari awal ada kericuhan dalam pengelolaan parkir ini, dan yang lebih miris lagi, berdasarkan data yang dilakukan oleh konsultan, potensi retribusi parkir bisa mencapai Rp7 miliar. Konsultan ini bekerja dibayar oleh negara dan hasilnya pun berdasarkan data di lapangan, tapi Dinas Perhubungan Kobar hanya menargetkan sebesar Rp4,5 miliar, ” ungkapnya.

Seiring waktu berjalan, lanjut dia, saat ini dari pengelola atau pemenang parkir akan mengusulkan kembali kepada daerah agar target itu diturunkan sebesar Rp2 miliar dengan alasan pandemi Covid-19. Hal ini yang menjadi pengawasan pihaknya, sebab diindikasi ada kebocoran.

“Kami siap melakukan pendampingan, karena ini bagian dari tugas kami juga. Selain mengamankan aset daerah, juga kami wajib mendampingi titik-titik yang bisa membantu pemerintah daerah mendongkrak PAD. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah maupun DPRD Kobar agar mengubah sistem yang telah tertuang di dalam Perda. Saat ini kami terus melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data,” jelas Dandeni.

Sebab, menurutnya, saat ini pemenang lelang parkir harus setor di muka kepada kas daerah. Ini yang menjadi pertanyaan besar, apa benar belum bekerja sudah harus membayar di muka?

Di sisi lain, lanjutnya, untuk memenuhi capaian target baik yang telah disetorkan ke daerah maupun untuk keuntungan dari pemenang lelang, sehingga pemenang lelang menekan kepada juru parkir. Nah di lapangan yang terjadi, juru parkir tidak pernah memberikan karcis parkir.

Dandeni juga menyarankan, agar pemerintah daerah untuk alat parkir elektronik di titik yang berpotensi besar, seperti pasar atau taman, ada lahan yang harus disiapkan agar tidak terjadi kebocoran retribusi.

“Kami pun mengimbau kepada masyarakat, Kalau cinta Kobar minta karcis pada saat membayar parkir, karena itu sebagai bentuk kepedulian dari masyarakat kepada daerah,” kata Kajari Kobar. c-uli

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *