MUNAS I FORDAYAK KALTENG-Bambang Irawan Terpilih Aklamasi

  • Bagikan
APRESIASI - Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Ida Oetari Purnamasasi ketika memberikan cendramata sekaligus apresiasi terpilihnya Bambang Irawan secara aklamasi sebagai Ketum Fordayak Provinsi Kalteng.ISTIMEWA

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Musyawarah Nasional (Munas) I Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan kembali Bambang Irawan sebagai Ketua untuk periode 2021-2025. Bambang mendapatkan dukungan dari seluruh pengurus Fordayak se-Kalteng untuk memimpin Fordayak Kalteng periode selanjutnya.

Atas dukungan dan sikap yang diberikan para pengurus se-Kalteng, Bambang menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ketua hanyalah jabatan, di atas semua itu tugas dan tanggung jawab bersama dalam membesarkan Fordayak Kalteng, sehingga memberikan kontribusi positif baik bagi masyarakat, pemerintah dan negara.

Periode pertama, jelas Bambang, hanya berusia 3 tahun. Pada periode atau masa itu, program kerja memang masih belum tersusun dengan matang. Tujuan di periode pertama semata untuk membangun pondasi, berupa komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan semua pihak dalam rangka memperkenalkan Fordayak Kalteng kepada masyarakat luas.

“Periode ini ada satu program unggulan yang akan diberikan Fordayak Kalteng kepada semua pihak, yakni terkait dengan masalah hukum adat. Hukum adat inilah yang akan coba diedukasi oleh Fordayak Kalteng, baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha. Permasalahan hukum yang terjadi, apabila bisa diselesaikan dengan hukum adat, alangkah baiknya dibandingkan menempuh jalur hukum positif,” kata Bambang, saat diminta komentarnya terkait program Fordayak Kalteng ke depan, setelah terpilih secara aklamasi dalam Munas I Fordayak Kalteng, Rabu (30/6), di Palangka Raya.

Bambang melanjutkan, hukum adat dipilih sebagai salah satu program prioritas tentu bukan tanpa alasan. Fordayak Kalteng ingin memberikan perlindungan bagi masyarakat Dayak dengan adanya edukasi tentang hukum adat. Dilindungi bukan berarti masyarakat tidak bisa dikenakan sanksi adat. Apabila memang bersalah, tentu harus bertanggung jawab.

Intinya, ujar Bambang, sama seperti hukum positif, semua orang dipandang sama di mata hukum adat. Masyarakat bisa melaporkan orang ataupun perusahaan ke lembaga adat untuk dilakukan sidang adat atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Sidang adat akan mengklarifikasi atas laporan masyarakat tersebut. Apabila bersalah, perusahaan wajib untuk bertanggung jawab.

Begitu pula sebaliknya, tegas Bambang, perusahaan juga dipersilakan untuk melaporkan masyarakat ke lembaga adat, karena mengahalang-halangi aktivitas perusahaan. Perusahaan yang sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, tentu boleh beraktivitas. Apabila ada yang menghalangi, silakan laporkan, dan lembaga adat wajib untuk memprosesnya.

Mengapa hukum adat lebih dikedepankan, menurutnya karena di Kalteng ini menganut falsafah belum bahadat, sehingga semua diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Di samping masalah hukum adat, Fordayak Kalteng juga memperkuat diri secara internal dengan sejumlah program yang disusun nantinya.

Terpisah, Ketua Panitia Munas I Fordayak Kalteng Fung Soma mengatakan, Bambang Irawan terpilih sebagai Ketua Fordayak Kalteng untuk periode 2021-2025 secara aklamasi. Pengurus Fordayak Kabupaten dan Kota sepakat untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kedepan kepada Bambang Irawan.

“Ada sejumlah saran dan masukan yang disampaikan pada saat Munas I Fordayak Kalteng kemarin. Semua saran dan masukan sudah dicatat dan diserahkan secara resmi kepada ketua yang baru. Selamat menjalankan amanah sebagai ketua yang baru, dan jadikan Fordayak sebagai organisasi masyarakat yang berkontribusi besar dan positif bagi masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan negara,” tutup Fung Soma. ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *