SE Gubernur Persulit Bisnis Perhotelan

  • Bagikan
ILUSTRASI/NET

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Diterbitkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) No.443.1/170/Satgas Covid-19, tentang Peningkatan Upaya Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kalteng pada Senin (28/6) lalu, mempersulit bisnis perhotelan di daerah ini.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalteng M Yusuf Kawaru mengatakan, terbitnya SE Gubernur tersebut, para pelaku usaha dan jasa pariwisata, khususnya perhotelan dan kuliner sangat keberatan.  Pasalnya, SE tersebut semakin mempersulit usaha perhotelan.

Hal senada juga diungkapkan GM Neo Palma Palangka Raya Rahmat A Santoso. Menurutnya, sektor perhotelan yang sudah mulai merangkak naik di awal triwulan II-2021 ini dikhawatirkan akan kembali anjlok dengan keluarnya SE tersebut.

Ungkapan serupa disampaikan GM Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya Hamdani. Dia menyebut, pihak hotel selalu berupaya menerapkan prokes untuk internal karyawan maupun terhadap tamu atau pengunjung.

Dia pun mengklaim Swiss-Belhotel Danum telah membentuk Tim Emergency Response Covid-19 yang fungsinya mengawasi prokes dan antisipasi sebaran Covid-19, dan karyawan rutin diperiksa swab antigen selain sudah vaksinasi.

“Namun, melihat adanya larangan meeting, saya khawatir pariwisata akan kembali drop, khususnya bisnis hotel bisa drop down tajam bahkan,” ungkap Hamdani.

Seperti pada April, Mei, Juni, Juli 2020 lalu, lanjut Hamdani, kondisi perhotelan sangat sepi dan terjadi perampingan karyawan, ditambah pengurangan hari kerja karena saat itu usaha hotel sangat sulit untuk menutup biaya operasional, bahkan minus. Aktivitas hotel hanya untuk dapat bertahan agar hotel tidak tutup sementara waktu.

“Yang sekarang berjalan pun kita masih ada pengurangan hari kerja karena bisnis belum pulih. Masih sekitar rata-rata 40 persen, lebih rendah dari kondisi normal dibandingkan 2019 karena hotel di Palangka Raya hidupnya dari kegiatan meeting dan kunjugan bisnis,” imbuhnya.

Hamdani berharap pada tahun ini, setelah 14 hari larangan meeting bisnis perhotelan bisa lebih cepat recovery, karena jika berkepanjangan, bukan tidak mungkin berpotensi penutupan hotel sementara. Sebab, jika hal tersebut menjadi berkepanjangan sudah tidak mampu menutup beban biaya operasional.

Sementara, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Maria Cahya menyatakan, dengan diterbitkannya SE Gubernur menunjukkan bahwa kondisi Kalteng tidak dalam kondisi baik. Hal tersebut dikatakannya dalam rapat sosialisasi pelaksanaan SE Gubernur Kalteng yang dilakukan secara zoom dan diikuti sejumlah instansi terkait, Selasa (29/6).

Karena itu, lanjut Maria, Pemprov Kalteng menerbitkan SE Gubernur No.443.1/170/Satgas Covid-19. “Semua ini dilakukan untuk menjaga Kalteng dari peningkatan jumlah kasus Covid-19,” katanya.

Untuk itu, diharapkan kerja sama semua pihak dan masyarakat melaksanakan SE Gubernur, dengan mewajibkan siapa saja yang masuk wilayah Kalteng melalui jalur udara dan laut harus menyertakan surat keterangan PCR dengan hasil negatif. Sedangkan swab antigen hanya berlaku untuk transportasi darat. “Saat ini kondisi Kalteng sedang tidak baik,” ujarnya. dsn

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *