Tamu Nikah Harus Bawa Bukti Vaksin

  • Bagikan
PERIKSA- Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Pahandut memeriksa data tamu undangan yang hadir dan menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19 pada salah satu kegiatan pernikahan, baru-baru ini.ISTIMEWA

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Pihak Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya, Kota Palangka Raya telah menerbitkan kebijakan dalam upaya memutus mata rantai sebaran Covid-19, beberapa waktu lalu.

Langkah yang diambil, menerapkan aturan setiap kegiatan pertemuan masyarakat atau kegiatan pada fasilitas umum yang mendapatkan asistensi dari Tim Satgas Kecamatan, wajib menyertakan bukti negatif Covid-19 dengan rapid test antigen bagi para tamu undangan yang hadir. Ini berlaku bagi tamu acara syukuran, ibadah rumah tangga, pernikahan, hingga rapat dan kegiatan pertemuan.

“Setelah melalui evaluasi selama 4 hari pada 25-28 Juni, kami memutuskan untuk kembali menyesuaikan kebijakan. Tidak lagi mewajibkan bagi pihak pengurus kegiatan dan tamu undangan untuk menyertakan surat hasil rapid test antigen,” ujar Camat Pahandut Berlianto saat dikonfirmasi Tabengan, Selasa (29/6).

Kebijakan lanjutan yang akan diambil pihaknya adalah mewajibkan bagi setiap tamu undangan yang hadir pada kegiatan masyarakat untuk menyertakan surat atau bukti telah mengikuti vaksinasi Covid-19.  Baik berupa sertifikat maupun  soft copy pada handphone yang menunjukkan telah divaksin.

“Pihak penyelenggara kegiatan harus membentuk tim khusus yang bertugas mendata tamu undangan yang hadir dan memeriksa bukti vaksinasinya. Bagi tamu yang belum divaksin, akan langsung didaftarkan petugas untuk ikut vaksin di fasilitas kesehatan di Kecamatan Pahandut dalam waktu 2×24 jam,” bebernya.

Menurutnya, Kecamatan Pahandut kerja keras berpartisipasi agar seluruh masyarakat di wilayah ini bisa tervaksin. Apalagi vaksinasi merupakan program pemerintah, khusus Palangka Raya sendiri harus mencapai target 70 persen sampai akhir Agustus.

Kebijakan tersebut, kata Berlianto, akan mulai berlaku efektif 1 Juli sampai 31 Agustus 2021. Bagi pihak penyelenggara yang tidak menerapkan kebijakan tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai Perwali 4/2021 tentang PPKM Mikro di Kota Palangka Raya.

“Sementara sanksi kita sandingkan dengan Perwali 4/2021, di mana setiap kegiatan masyarakat harus mendapat asistensi. Ini penting karena ada sanksi yang jelas, jika tidak mengikuti apa yang menjadi kesepakatan pada saat asistensi,” tukasnya.

Untuk perkembangan kasus Covid-19 di Kecamatan Pahandut secara akumulatif, per 28 Juni 2021 pukul 23.00 WIB telah tercatat 1.907 kasus konfirmasi positif Covid-19, 1.708 sembuh dan 68 meninggal dunia, 332 orang suspek serta 131 orang dalam perawatan. rgb

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *