TEMUAN BPK RI – 9 Item Wajib Diperbaiki Pemprov Kalteng dalam 60 Hari

  • Bagikan
HASIL PEMERIKSAAN- Anggota IV BPK RI Isma Yatun saat menyampaikan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Kalteng Tahun Anggaran 2020, di gedung dewan, Selasa (29/6/2021).TABENGAN/YULIANUS

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM-  Meski meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 secara berturut-turut 7 tahun terakhir dalam menjalankan program pemerintahan di Kalimantan Tengah (Kalteng), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mencatat 9 temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2020.

Hal ini disampaikan Anggota IV BPK RI Isma Yatun dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalteng Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021, dengan agenda penyerahan LHP BPK RI atas LKPD TA 2020, di gedung dewan, Selasa (29/6).

“BPK RI melihat sudah adanya kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (ESPI), kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan, sehingga BPK RI memberikan opini WTP. Namun, kami juga berhasil menemukan sejumlah temuan yang diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Pemprov Kalteng,” ucapnya.

Sembilan temuan itu, sebut Isma Yatun, penyusunan laporan keuangan Pemprov Kalteng TA 2020 belum sepenuhnya memadai. Kemudian, pengelolaan kas Badan Usaha Daerah (BUD), pengeluaran dan penerimaan belum sepenuhnya memadai.

Selanjutnya, masih ada kekurangan volume pada pekerjaan jalan, irigasi serta jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp13,15 miliar. Selanjutnya, ada kelebihan insentif atas pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar Rp1,54 miliar.

Kemudian, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Bapenda dinilai belum memadai dan penatausahaan piutang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus belum sepenuhnya tertib. Sedangkan untuk 3 temuan lainnya mengacu pada leading sektor pendidikan.

“Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tahun 2020, khususnya anggaran pemenuhan prasarana pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kemudian tata laksana pemenuhan prasarana SMAN dan SMKN pada Pemprov Kalteng, belum dituangkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS),” tegasnya.

Selanjutnya temuan terakhir, kata dia, Pemprov Kalteng belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan prasarana pendidikan, sesuai dengan standar sarana dan prasarana. Karena itu, diharapkan Pemprov bisa melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dalam kurun waktu 60 hari ke depan.

“Kita berharap agar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI ini, bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov selambat-lambatnya 60 hari atau 2 bulan setelah LHP ini diterima,” tegasnya. nvd

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *