SEKDA KALTENG DICOPOT-Gubernur Wajib Klarifikasi

  • Bagikan
praktisi hukum Afridel Djinu

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Pencopotan Fahrizal Fitri dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), memang cukup mengejutkan. Tidak diketahui alasan dan penyebab pencopotannya. Menyikapi kejadian tersebut, praktisi hukum Afridel Djinu meminta DPRD Kalteng mengambil langkah tegas.

Afridel mengatakan, ada yang perlu dipahami dari kedudukan seorang Sekda. Sosok Sekda adalah pejabat tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Jabatan itu pula yang membuat Sekda menduduki posisi sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dicopotnya Sekda, berdampak pada mekanisme pembahasan.

“Anggaran tidak bisa dibahas oleh pejabat yang hanya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekda. Tidak ada kewenangan penuh dalam jabatan itu. Kondisi itu pula, membuat mekanisme pembahasan dan pencairan anggaran akan terganggu. Apabila Plt Sekda menandatangani pencairan anggaran, seharusnya menjadi temuan saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nantinya,” kata Afridel di Palangka Raya, Minggu (27/6).

Permasalahan ini, lanjut Afridel, harus segera diperjelas dengan memanggil gubernur untuk meminta klarifikasi. DPRD Provinsi memiliki hak memanggil Gubernur Kalteng untuk mendapatkan penjelasan apa yang menjadi alasan pemecatan Sekda.

“Penjelasan itu nantinya dapat dipelajari dewan, apakah memang sudah sesuai, atau seperti apa. Apabila memang pencopotan karena pelanggaran, dan sanksinya adalah pencopotan, maka keputusan pencopotan dapat dibenarkan,” kata Afridel.

Misalnya korupsi, lanjut Afridel, ataupun kasus lainnya. Pembahasan anggaran, khususnya anggaran perubahan akan menjadi permasalahan baru, sebab Plt Sekda tidak memiliki kewenangan untuk memimpin rapat. Sekali lagi, Plt Sekda hanya sebatas menjalankan urusan rutin, bukan menjalankan kebijakan strategis ataupun pencairan anggaran.

Terakhir, ungkap Afridel, jabatan Plt Sekda hanya berlaku selama 6 bulan dan bisa diperpanjang 1 kali. Tapi ingat, apabila memperpanjang Plt, maka anggaran yang terkena dampaknya. Jabatan Sekda adalah jabatan tertinggi, sehingga dalam penempatannya harus melalui lelang jabatan. Pertanyaannya, sudahkah lelang ini dilakukan untuk mendapatkan calon Sekda yang baru? ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *