Plt Sekda Tak Boleh Cairkan Anggaran?

  • Bagikan
ILUSTRASI KANTOR GUBERNUR KALTENG

PALANGKA RAYA– Fahrizal Fitri beberapa waktu lalu secara mendadak diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng). Fahrizal juga mengaku terkejut dan tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pemberhentian. Pemberhentian Sekda Kalteng ini kontan mendapat sorotan, mengingat selama ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin.

Praktisi Hukum Afridel Djinu menegaskan, pemberhentian Sekda Kalteng ini bisa dikatakan cacat formil. Pemberhentian tanpa alasan yang jelas, itu sudah jelas tidak sesuai aturan. Namun, perlu diketahui pula, yang berwenang memberhentikan Sekda adalah pemerintah pusat. Artinya, surat keputusan (SK) pemberhentian haruslah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal lain, lanjut Afridel, terkait dengan posisi orang yang menduduki jabatan Sekda sekarang ini. Posisi Sekda bukanlah posisi penunjukan, harus ada lelang secara khusus untuk menempati posisi tersebut. Bagi yang menduduki posisi tersebut dengan status Pelaksana Tugas (Plt) ataupun Pelaksana Harian (Plh), memiliki sejumlah kendala bagi kelangsungan administrasi pemerintahan ke depannya.

“Seorang Plt tidak bisa menyetujui ataupun mengesahkan pencairan anggaran. Tugas seorang Sekda yang ditetapkan secara definitiflah yang boleh menyetujuinya. Mengapa harus Sekda definitif, karena Sekda merupakan jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan juga merupakan seorang Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Afridel, menanggapi secara hukum kasus pencopotan jabatan Sekda Kalteng, di Palangka Raya, Selasa (22/6).

Plt Sekda, kata Afridel, tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui sebuah anggaran dan pencairannya. Jadi, bisa dibayangkan apa yang terjadi apabila Kalteng terus menerus dijabat Plt. Selain masalah anggaran, Plt Sekda yang ada sekarang ini juga tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani kebijakan strategis, baik itu kenaikan pangkat pegawai, sampai pada persetujuan hasil lelang.

Afridel mengkhawatirkan, kondisi ini akan membuat pembangunan di Kalteng menjadi terhambat. Plt Sekda hanyalah orang yang bertugas melaksanakan agenda rutin. Contohnya, mengesahkan absensi para ASN yang hadir dan tidak hadir. Sementara kebijakan yang  strategis ataupun masalah anggaran haruslah Sekda definitif.

Terakhir, ungkap Afridel, catatan yang juga perlu disampaikan agar diketahui masyarakat adalah siapa yang tanda tangan SK pemberhentian Sekda. Kemudian, siapa yang tanda tangan SK Plt Sekda dan apa statusnya. Apakah Plt atau Plh, ini yang harus diketahui masyarakat.ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *