SENGKETA TATA BATAS KALTENG-KALSEL MEMANAS

  • Bagikan
Sekjen GMTPS Pusat Barito Timur (Bartim) Harisatriano

TAMIYANG LAYANG/TABENGAN.COM  – Gerakan Mandau Telawang Pancasila Sakti (GMTP) sangat keberatan dengan adanya Permendagri No 40  Tahun 2018 tentang tata batas Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan dimana Provinsi Kalsel dengan jelas menggeser batas wilayah sudah mencapai ribuan hektar masuk wilayah Kalteng.

Demikian dikatakan Sekjen GMTPS Pusat Barito Timur (Bartim) Harisatriano kepada Tabengan, Selasa (1/6) siang.

Menurut Harisatriano, batas awal sesuai keputusan wakil Residen tentang pembagian wilayah Dayak besar adalah Sungai Tabalong kanan sampai daerah Muara Kumap. Dan, pada tahun 1973 sesuai Kepmendagri bergeser lagi dengan merubah nama Sungai Tutui menjadi Sungai Tabalong Kiwa dan sekarang malah bergeser lagi dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2018.

“Pemkab Bartim berjuang sendiri mempertahankan tata batas wilayah Kalteng, sehingga terkesan kurang perhatian dan sangatlah tepat jika Pemerintah Kabupaten Bartim menyurati Pemkab Tabalong, Kalsel tentang Pencaplokan Tanah wilayah Kalteng,” kata Harisatriano.

Dan kami, lanjut Harisatriano, ormas GMTPS, GERDAYAK dan AMAN serta beberapa kedamangan akan mempertahankan batas wilayah Kalteng sampai titik darah terakhir, dan berharap dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Kalteng.

“Saya selaku Sekjend GMTPS mengajak untuk bersama turun ke lapangan guna mendata batas wilayah serta situs budaya Lewangan yang notabene adalah milik suku Dayak masuk sub suku Dayak Kalteng yang berkaitan erat dengan Kalteng,” kata Harisatriano.

Pemkab Bartim, lanjut Harisatriano, jangan hanya retorika saja, tapi tindak tegas pencaplokan wilayah Bartim ini, jangan sampai masyarakat berdarah-darah, karena mempertahankan hak dan kedaulatan wilayah Kalteng.

“Kami meminta pihak legislatif dari provinsi maupun kabupaten juga turut serta berperan aktif menarik kembali daerah yang diambil pihak Kalsel dari wilayah Kalteng. Karena selama ini seperti tidak ada keperdulian dari para anggota dewan yang terhormat. Ayo, kami mengajak pihak provinsi dan dewan yang terhormat sama-sama turun ke lapangan untuk melakukan pengecek kebenarannya,” tegasnya.dor

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *