RESES TERAS NARANG-Sejumlah Desa di Dusel Terkendala Masalah Pertanahan 

  • Whatsapp
TABENGAN/ADINATA RESES-Suasana reses anggota DPD RI Teras Narang dengan pihak Kecamatan Dusun Selatan dan sejumlah kepala desa di kantor Kecamatan Dusel, Senin (19/4/2021).
iklan atas
BUNTOK/TABENGAN.COM – Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang kembali melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Barito, Kalteng. Untuk reses kali pertama ini, Teras mengunjungi wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Senin (19/4/2021).
Berbagai persoalan yang menjadi aspirasi sejumlah kepala desa pada pertemuan reses tersebut mengemuka. Diantarannya adalah masalah pertanahan, tata batas, pengurusan sertifikat tanah, tanah adat, penggunaan anggaran Dana Desa, jaringan internet dan lainnya.
Mewakili Camat Dusun Selatan, Sekretaris Kecamatan, Abrar Noor mengakui bahwa terkait masalah pertanahan ada beberapa desa yang belum sepakat dengan tata batas. Namun, ujarnya, meski ada desa yang tidak setuju, pihak kecamatan akan menyerahkan titik koordinat ke Bupati Barsel untuk diputuskan.
Kemudian Damang Dusun Selatan, Ardianson mengatakan di wilayah kecamatan setempat belum ada daerah yang ditetapkan sebagai kawasan tanah adat.
Pihaknya memohon ada perhatian pemerintah daerah terhadap hak tanah adat yang bisa ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda), sehingga hak-hak adat dapat diakui secara hukum.
Sementara Kades Pamait, Marni menyampaikan masalah pertanahan masih banyaknya warga belum memiliki sertifikat tanah. Karena dari pihak Badan Pertanahan Barito Selatan wilayah Desa Mamait masuk lahan gambut sehingga tidak dapat di sertifikat. Berbeda dari Pemerintah Kabupaten Barsel menyatakan desa itu masuk pemukiman.
Menanggapi hal ini, Teras meminta pihak desa, khususnya berkenaan dengan pertanahan dan tata ruang harus memiliki data yang konkrit agar dapat dijadikan bahan untuk menyelesaikan masalah pertanahan.
Kemudian untuk masalah penggunaan dana desa, Teras berharap para kades tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tidak terlibat masalah dan melanggar hukum.
Meski disadari mantan Gubernur Kalteng ini bahwa saat ini kades kesulitan untuk menggunakan anggaran untuk pembangunan karena banyak dialokasi untuk bantuan dan pencegahan Covid-19 telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Semua aspirasi para kades nanti saya akan sampaikan ke Kementerian terkait agar menjadi perhatian,” kata Teras.
Lalu hal lain, untuk masalah jaringan internet, Teras berjanji akan menyampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar menjadi perhatian. Apalagi menyangkut kepentingan pendidikan bagi generasi penerus. adn
iklan atas

Pos terkait

iklan atas