BPN Se-Kalteng Diadukan ke Ombudsman

  • Bagikan

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) setiap tahun melakukan kajian terhadap pelayanan pemerintah. Ombudsman juga membuka ruang pengaduan apabila memang terdapat pelayanan pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalteng R Biroum Bernardianto melalui Asisten Pemeriksaan Laporan M Faishal menyampaikan, setiap tahun Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Kalteng menjadi salah satu instansi yang rutin dilaporkan masyarakat. Meskipun laporan terhadap BPN mengalami penurunan, namun selalu ada setiap tahun.

Faishal menyebut, 5 tahun terakhir total laporan terhadap BPN Kabupaten dan Kota mencapai 69 laporan. Tahun 2016 ada 10 laporan atas BPN, kemudian 2017 naik menjadi 12 laporan. Terus 2018 naik menjadi 14 laporan, dan 17 laporan atas BPN di 2019. Pada 2020 terjadi penurunan terhadap BPN menjadi 14 laporan.

“Ada beberapa jenis laporan yang disampaikan masyarakat terhadap BPN khususnya masalah pelayanan, seperti pelayanan pengukuran, sertifikat hak milik (SHM), bahkan sampai pada masalah pengembalian tapal batas. Penyelesaian dengan pihak BPN atas laporan masyarakat sangat sulit diselesaikan karena BPN juga menghadapi kendala lain dalam melaksanakan tindakan korektif,” kata Faishal di Palangka Raya, Selasa (23/3/2021).

Terlapor, kata Faishal, kesadaran BPN perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tindakan korektif di LAHP Ombudsman RI Perwakilan Kalteng yang wajib ditindaklanjuti.

Faishal menuturkan, apa yang sudah menjadi laporan Ombudsman ini wajib untuk ditindaklanjuti dengan sebaik mungkin. Ombudsman akan berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian laporan.

Mengupayakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak baik itu pelapor maupun terlapor, tentunya dengan tidak melanggar atau melampaui batas kewenangan Ombudsman.

“Ombudsman RI Perwakilan Kalteng adalah mitra instansi penyelenggara pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, adil dan transparan,” katanya. ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *