SENGKETA TATA BATAS-Freddy: Hentikan Operasional PT BEK!

  • Whatsapp
BATAS WILAYAH BERMASALAH - Aktivitas PT BEK diduga mencaplok lahan milik masyarakat di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara (Barut).ISTIMEWA
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Y Freddy Ering mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng segera berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menghentikan operasional PT Barintho Ekatama (BEK) sementara waktu.

Pasalnya, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Pokok Agraria yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menghentikan operasional di atas lahan yang masih bersengketa atau belum clean and clear. Mengingat wilayah operasional PT BEK berada di kawasan tata batas provinsi yang saat ini masih bermasalah dan belum tuntas.

“Karena batas wilayah masih bermasalah, hendaknya operasional PT BEK dihentikan sementara sampai status quo atau ada penyelesaian soal tata batas tersebut diselesaikan. Termasuk royalti dan kewajiban lain kepada Pemprov Kalteng yang wajib diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Freddy saat dikonfirmasi Tabengan via WhatsApp, Kamis (11/3/2021).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya melalui media masa, PT BEK diduga mencaplok lahan milik masyarakat di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara (Barut).

Bahkan, sejumlah masyarakat yang merasa dirugikan akibat aktivitas PT BEK, bahkan diduga ada masyarakat dikriminalisasi. Pihak perusahaan justru melaporkan masyarakat yang merasa tanahnya diserobot ke Polres Barito Utara.

“Pada dasarnya kasus yang dialami masyarakat Teweh Timur banyak ditemukan di sana, kepentingan mengeruk sumber daya di sana menghalalkan segala cara. Antara lain menyerobot lahan masyarakat. Bahkan, informasinya pihak perusahaan justru melaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum dalam arti adanya dugaan atau upaya mengkriminalisasi warga,” tegasnya.

Selain itu, sambung Freddy, permasalahan tata batas wilayah Kalteng-Kaltim wajib mendapat perhatian pemerintah agar tidak berlarut-larut.

“Saya mendorong agar Pemkab Barut dan Pemprov Kalteng proaktif ke Kemendagri menyelesaikan masalah ini, jangan sampai berlarut-larut. Apalagi masalah tata batas antara Kalteng-Kaltim sudah menjalar hingga ke masyarakat Teweh Timur,” pungkas Ketua Komisi I yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini.

 

DPRD Barut Panggil PT BEK

Konflik permasalahan lahan antara warga dan PT BEK yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di Benangin Kecamatan Teweh Timur, juga mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Barut H Tajeri.

Kasus yang menjadi perhatian dewan adalah perselisihan antara pemilik lahan Noralini warga Benangin pada Rabu, 10 Maret 2021, yang mempunyai sebidang tanah, seluas 1.255.625 m2 (panjang 1.225 m lebar 1.025 m).

Dalam tuntutannya selama ini manajemen eksternal PT BEK tidak adil terkait harga ganti rugi lahan kepada warga Kalteng, khususnya warga Benangin. Anehnya, PT BEK melakukan pembebasan lahan dengan warga Kaltim Rp60 juta per hektare, namun bagi warga Benangin hanya Rp38 juta, bahkan ada yang hanya Rp26 juta.

“Hal itu sungguh tidak adil dan mengecewakan,” ujar Noraini.

Kasus lainnya, lahan milik Surya Baya yang juga tokoh masyarakat kelahiran Teweh Timur. Pada Senin, 3 Maret 2020 lalu, menangkap basah beberapa karyawan PT SKU dan Rentalindo, selaku sub kontraktor PT BEK mengupas tanah di atas lahan miliknya seluas 10 hektare. Lokasi tersebut berada di wilayah Tinum Karebe, Blok Lampanang, Desa Benangin II, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barut.

“Saya melihat dengan mata kepala sendiri menyaksikan karyawan lapangan memakai alat berat sudah mengupas tanah di atas lahan milik saya. Itu bukan pembersihan, land clearing, jelas-jelas mengupas tanah,” ungkap Surya kepada wartawan di Muara Teweh, Rabu (10/3).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Barut H Tajeri mengatakan, akan segera minta diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil manajemen PT BEK dan pihak terkait. Karena bukan hanya permasalahan dengan warga, PT BEK juga diduga telah mencaplok wilayah Kalteng.

Izin tambang mereka sesuai SK IPPKH No: SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 seluas 2.134,53 hektare masuk wilayah Kutai Barat, Provinsi Kaltim, tetapi nyatanya mereka telah masuk melebihi tata batas wilayah Kalteng. Nanti di RDP kita akan kupas semua,” ujar H Tajeri. nvd/c-hrt

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Bidang Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Y Freddy Ering
iklan atas

Pos terkait

iklan atas