Demokrat Bantah Terima Uang Sipet Rp1 Miliar

  • Whatsapp
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalteng H Nadalsyah dan Ir Sipet Hermanto
iklan atas

**Siapkan Tim Advokasi Tempuh Jalur Hukum

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Sipet Hermanto, mengenai adanya dugaan mahar politik di partai berlambang bintang Mercy ini.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalteng H Nadalsyah dengan tegas membantah pernyataan Sipet Hermanto. Dia menegaskan, tidak ada satu rupiah pun diterima dari pihak Sipet baik melalui transfer ataupun tunai ke DPD maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sudah mengecek dengan kepengurusan di DPD dan tidak ada yang menerimanya.

“Saya menilai Pak Sipet ini sudah senior baik di birokrasi sampai pensiun maupun di dunia politik. Namun, di dunia politik ini beda, kalau memang berkehendak maka harus disertai dengan kemampuan,” kata Nadalsyah, Senin (8/3/2021).

Setelah tidak jadi maju di Pilgub Kalteng pada 2019, sebagai Ketua DPD,  Nadalsyah mendorong para kader untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Misalnya, ia menawarkan Ketua DPC Demokrat Kotim Parimus untuk jadi calon wakil bupati, begitu juga di provinsi, termasuk Sipet Hermanto sebagai kader dipersilakan juga karena saat itu dia berkeinginan maju, bukan ditawarkan DPD.

Akan tetapi, Nadalsyah mengaku selalu menasihati dan mengingatkan para kadernya bahwa biaya politik ini cukup besar. Bukan untuk biaya manuver sebagai politik uang, tetapi yang dimaksud biaya itu untuk transportasi, akomodasi, biaya sosialisasi dan lain sebagainya. Itu yang ia maksud dengan biaya politik.

Pria yang biasa dipanggil Koyem ini mencontohkan, awalnya berkeinginan maju sebagai bakal calon gubernur, namun merasa tidak mampu setelah adanya pandemi, kebutuhan biayanya juga sangat besar untuk transportasi, akomodasi, sosialisasi dan lain sebagainya di 14 kabupaten/kota se-Kalteng ini, sehingga legawa mundur. Ini yang ditanamkan kepada para kader bahwa kalau berkeinginan, maka harus disertai dengan kemampuan.

Langkah selanjutnya, ujar Koyem, DPD Demokrat Kalteng akan menggelar rapat menyusun tim advokasi untuk menjawab tuduhan adanya mahar politik. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pengurusnya itu, maka yang bersangkutan akan dituntut balik.

Selama menjabat sebagai Ketua DPD, ia tidak pernah menerima uang siapapun, apalagi mengemis dengan kader untuk membesarkan nama Demokrat di Kalteng, tidak pernah. Kalau nanti itu terbukti ada pencemaran nama baik, maka klasifikasinya akan melalui jalur hukum.

Ditambahkan Basirun Sahepar, Wakil Bendahara DPD Demokrat Kalteng, pada waktu itu dirinya ke Jakarta bersama tim penjaringan untuk pengurusan rekomendasi partai kepada bakal calon yang akan diusung Demokrat dalam Pilgub Kalteng.

Ketika itu Ketua DPD sedang sakit sehingga tidak ikut ke DPP, sehingga diwakilkan Ketua Tim Penjaringan Hatir Tarigan, Sekretaris Junaidi, Edy Rustian sebagai Bapilu dan Direktur Eksekutif Efrimon Widodo, namun kini sudah digantikan dengan Hery Purwanto.

“Kami Tim Penjaringan DPD tidak pernah menerima transferan uang dari Pak Sipet seperti yang disampaikan, itu tidak benar, tidak ada mengalir satu rupiah pun ke DPD maupun DPP. Kami minta disebutkan saja kepada siapa uangnya diserahkan biar publik tahu, jangan bawa-bawa nama DPD, nanti masyarakat menilai kami yang makan uangnya,” pungkas Basirun.

DPD Demokrat Kalteng mendesak Sipet untuk menyebutkan siapa nama yang diberikan uang seperti yang disebutkan. Mereka menantang agar diungkapkan kepada siapa uang tersebut diberikan, biar masyarakat tahu. DPD juga mengingatkan agar tidak membawa nama DPD Demokrat Kalteng karena tidak ada kaitannya sama sekali.

Dikutip dari sejumlah media online, Sipet Hermanto memberikan tanggapan yang mengejutkan. Memastikan bahwa mahar politik tersebut memang benar adanya. Bahkan, Sipet mengaku bertemu dengan pengurus DPD perihal mahar tersebut di salah satu rumah petinggi Demokrat Kalteng.

Sipet mengaku telah membayar Rp1 miliar untuk mahar maju sebagai kepala daerah, dan itu ditransfer melalui DPD.

“Itu ditransfer melalui DPD. Nanti kalau ternyata itu DPP tidak ada, artinya DPD yang bermain-main. Nah itu, DPD minta sekian. Padahal saya kader. Kalau nanti dibuka, kita mau tidak mau harus buka semua,” kata Sipet.

Pada saat KLB Demokrat di Sumut beberapa waktu lalu,  Petra yang merupakan putra dari Sipet Hermanto sekaligus pengurus DPC Demokrat Kota Palangka Raya memberikan kesaksian terkait mahar politik. Sipet memastikan bakal membuka fakta soal mahar politik tersebut pada saat diperlukan.

Diketahui, bahwa Petra telah membuka dugaan mahar politik tersebut pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) lalu. Petra dalam kesaksiannya mengatakan, bahwa ayahnya dimintai mahar politik sebesar Rp3,4 miliar ketika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur/wakil gubernur pada Pilkada 2020. Bahkan, dengan lantang Petra mengatakan dalam kesaksiannya, dia yang melakukan sendiri transfer kepada DPP Demokrat.  Dirinya mentransfer sendiri dana Rp1 M untuk uang muka mahar ayahnya.yml

iklan atas

Pos terkait

iklan atas