BELI 3 MOBIL MEWAH – DPRD Pulpis Hanya Mementingkan Kepentingan Sendiri

  • Whatsapp
Tokoh masyarakat Pulang Pisau - Hj Rusita Irma dan Suyono
iklan atas

 ** Suyono: Tidak Mencerminkan Sosok Wakil Masyarakat

 PULANG PISAU– Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) menyesalkan sikap unsur Pimpinan DPRD Pulpis yang memaksakan kehendak membeli mobil mewah. Sebab, saat ini kondisi keuangan daerah mengalami kesulitan, bahkan cukup banyak program kegiatan pembangunan daerah yang terpaksa harus dipangkas untuk memulihkan ekonomi rakyat.

Hj Rusita Irma, tokoh besar daerah Pulpis yang juga mantan Anggota DPRD Pulpis, Minggu (7/3), menyayangkan terjadinya pembelian 3 unit mobil mewah oleh DPRD Pulpis, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terpuruk sekarang ini.

Untuk itu, Rusita mengharapkan agar pemuda-pemudi daerah ini jangan hanya diam. Bahkan, kapan perlu layangkan kritik tajam untuk membangun daerah.

“Pemuda-pemudi kita jangan diam. Kritiklah untuk pembangunan daerah.  Yang jelas kritikan ini agar daerah kita juga bisa berjalan dengan baik,” ujar Rusita yang juga Anggota DPRD Provinsi Kalteng Dapil V, meliputi Kabupaten Pulpis dan  Kapuas.

Menurutnya, para pemuda Bumi Handep Hapakat harus lebih peka menyuarakan untuk mendorong pembangunan daerah ke arah yang lebih baik lagi.

“Saya melihat di daerah kita ini pemuda-pemudinya banyak diam. Untuk itu, saya harapkan pemuda-pemudi kita di Bumi Handep Hapakat harus jauh lebih kreatif lagi, kembangkan inovasi dan suarakan jika itu untuk pembangunan kita jauh lebih berkembang lagi ke depan,” ajaknya.

Walaupun kritikan itu pedas, lanjut Rusita, tetapi untuk membangun daerah tidak ada yang salah. Masukan-masukan dari para pemuda ataupun masyarakat di daerah ini harus jauh lebih peka lagi agar roda pembangunan daerah tidak menyimpang dan melenceng dari relnya.

“Salah satunya kritik terkait mobil mewah ini. Tidak ada yang salah terkait kritikan ini, karena untuk pembangunan daerah agar kita sama-sama lebih mawas lagi dan lebih memfokuskan apa yang menjadi skala prioritas pembangunan, terutama di tengah kondisi ekonomi kita saat ini. Itu yang perlu kita pikirkan melalui suara kita, suara para wakil rakyat,” terangnya.

Untuk membangun suatu daerah, tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, ada standar dari masyarakat. Terutama bagi para pelaku pembangunan seperti para wakil rakyat, mestinya mereka tahu kriteria yang baik itu seperti apa, dan yang dikehendaki masyarakat itu apa, dalam hal menentukan pembangunan Itu apakah sesuai atau tidak dengan kehendak masyarakat?
“Nah, dengan adanya kritikan ini, maka ke depan harus lebih peka lagi, mana yang menjadi skala prioritas atau sesuai kehendak hati masyarakat yang memilih para wakil rakyat itu,” tegasnya.

Senada dengan Hj Rusita Irma, salah satu tokoh masyarakat Desa Mantaren 2, Kecamatan Kahayan Hilir, Suyono mengatakan, sekarang ini ekonomi masyarakat sangat terpuruk akibat adanya pandemi Covid-19. Secara rasional harusnya para wakil rayat juga mengerti, mana yang harus diperjuangkan melalui suara mereka.

“Semestinya para wakil rakyat ini bisa memilah dan memilih, mana yang harus dikedepankan, khususnya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Jangan mementingkan untuk kepentingan mereka sendiri,” ujar Suyono yang juga Ketua BPD Desa Mantaren 2.

Suyono menambahkan, dengan harga mobil dinas itu, tentunya tidak sedikit yang dikeluarkan. Bahkan, dapat dicontohkan selain pembelian mobil baru, rumah-rumah dinas yang juga selalu dianggarkan yang semestinya para pejabat daerah ini bisa menempati, tetapi faktanya cukup banyak rumah dinas yang kosong. Menjadi sia-sia tidak ditempati, tetapi rutin dilakukan pemugaran.

“Kami selaku masyarakat daerah ini, mengharapkan agar para wakil rakyat kami betul-betul bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan kami. Bukan memikirkan kepentingan pribadi saja, tapi perjuangkan aspirasi kami,” ucap Suyono.

Suyono menegaskan, pihaknya selaku tokoh masyarakat dan masyarakat daerah itu sendiri menyampaikan kritik adalah hak, jika langkah yang diambil DPRD itu tidak memihak sesuai dengan hati nurani masyarakat.

“Wajar kami kritis. Jika para wakil rakyat ini tidak memahami kritikan, artinya mereka tidak mencerminkan sebagai sosok wakil masyarakat,” pungkasnya. c-mye

iklan atas

Pos terkait

iklan atas