Martiasi & Suriansyah Halim Vs Bachtiar Effendi Saling Lapor

  • Whatsapp
TUNJUK SURAT - Bachtiar Effendi didampingi kuasa hukum Nizar Tanjung saat menunjukkan surat penetapan tersangka dari penyidik dan laporan ke Ditreskrimsus terkait UU ITE, Jumat (26/2) (foto atas). Tampak juga Martiasi Gawei dan Suriansyah Halim saat memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu (28/2). (foto bawah)TABENGAN/FERY/ANDRE
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Konflik antara pengusaha Martiasi Gawei dengan pengacara Suriansyah Halim melawan pengacara Bachtiar Efendy, kian memanas. Bachtiar balik melaporkan Martiasi Gawei dan Suriansyah Halim terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kode Etik Advokat, lantaran menyebarkan informasi ke publik terkait penetapan status tersangka. Laporan Bachtiar sudah dilayangkan ke Ditkrimsus Polda Kalteng, Jumat (26/2).

Bachtiar mengaku sudah menerima surat penetapan tersangka dari Ditreskrimum Polda Kalteng tertanggal Rabu (24/2). Selain surat penetapan sebagai tersangka, Bachtiar juga mengaku telah menerima surat pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (1/3/2021) nanti.  Bachtiar menegaskan akan melakukan perlawanan dengan tidak memenuhi panggilan dari penyidik, karena menolak penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan kasus penggelapan.

“Perlawanan itu bisa bermacam-macam, bisa melalui mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka atau mengajukan gugatan perdata terkait penyalahgunaan kekuasaan. Saya tegaskan menolak penetapan tersangka tersebut,” ucap Bachtiar, Jumat (26/2).  Dalam perlawanan itu, tutur Bachtiar, Ia akan mempertanyakan dari sisi mana, perbuatan atau bukti apa yang bisa merubah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Penetapan tersangka harus memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup.

“Ini betul-betul penzaliman kepada pribadi saya dan mengganggu dunia profesi. Saya pastikan tidak akan memenuhi panggilan dari penyidik pada Senin nanti,” tuturnya. Bachtiar menegaskan, kuasa hukumnya telah melaporkan Martiasi Gawei dan kuasa hukumnya, Suriansyah Halim ke Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng. Keduanya diduga telah melanggar UU ITE Pasal 27 ayat (3) karena telah mencemarkan nama baik dan membunuh karakternya kepada publik.

“Dugaan kita mereka tidak berhak menyebarkan berita mendahului kepolisian. Yang berhak berbicara tentang status seseorang adalah kepolisian. Tindakan mereka menyebarkan ke media tentang status sebagai tersangka sangat bertolak belakang dengan asas praduga tak bersalah,” ungkapnya.

Senada, kuasa hukum Nizar Tanjung, menuturkan turut menolak penetapan tersangka atas kliennya. Menurutnya, jika alat bukti tidak terpenuhi sesuai dengan KUHAP maka pihaknya berhak menyatakan penetapan tersangka bentuk penzaliman maupun menyudutkan klien. “Kita akan tempuh dengan gugatan praperadilan. Langkah lain melaporkan ke Propam Mabes Polri dan akan meminta perlindungan hukum dari Kompolnas selaku penilai kinerja kepolisian,” tutupnya.  Lantas apa respons Martiasi dan Suriansyah? “Kalau pihak sebelah (Bachtiar) tidak dapat membuktikan laporannya maka kemungkinan besar kami akan melaporkan balik,” tanggap Suriansyah Halim, Minggu (28/2).

Perkara ini berawal dari laporan Martiasi ke Polisi terkait dugaan penggelapan cek senilai Rp186 juta yang dititipkan rekan bisnis Martiasi ke Bachtiar. Namun, Bachtiar membantah karena menurutnya Martasi memberikan izin menggunakan uang tersebut sebagai upah kerja legal perusahaan. Belakangan Bachtiar gusar karena Martiasi dan Halim mengadakan jumpa pers dan menyebutnya sebagai tersangka. Bachtiar bersikeras belum menerima surat pemanggilan atau pemberitahuan tersangka dari kepolisian.

“Apa yang kami sampaikan sesuai dengan SP2HP yang kami terima dari penyidik kepolisian,” ungkap Halim. SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan)  menyatakan status Bachtiar sebagai tersangka dugaan pidana penggelapan. Postingan Martiasi pada facebook juga tidak melanggar UU ITE karena menyampaikan kebenaran dan tidak menyinggung SARA atau bersifat hoaks. Dia hanya mempertanyakan kapan penyidik memproses laporannya lebih jauh karena masih ada laporan berbeda yang belum jelas prosesnya. Mengenai pernyataan Bachtiar yang belum menerima surat pemberitahuan tersangka adalah kewenangan penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan.

Terkait tudingan pelanggaran kode etik Advokat juga disangkal Halim. “Aku melakukan yang terbaik untuk klien. Hak kita untuk menyampaikan. Tidak ada unsur pribadi atau menyerang profesi. Apa yang kita sampaikan sesuai fakta,” tegas Halim. Dia berpendapat bila menolak mendampingi pencari keadilan hanya karena menghadapi Advokat lain, justru menjadi pelanggaran kode etik Advokat.

Sementara, Martiasi Gawei menyatakan kekecewaannya terhadap beberapa Pengacara tertentu yang mendampingi Bachtiar. “Awalnya menjadi kuasa hukum saya tapi entah kenapa kemudian mundur. Kenapa sekarang justru berbalik menjadi pengacara pihak sebelah,” keluh Martiasi. Dia menyebut para mantan pengacaranya tersebut tahu seluk beluk, kekuatan, dan kelemahannya sebelum berpindah ke pihak lawan.  fwa/dre

iklan atas

Pos terkait

iklan atas