VONIS BEBAS PT KUMAI SENTOSA – LBH Siap Laporkan PN Pangkalan Bun ke KY

  • Whatsapp
Aryo Nugroho Waluyo dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun memvonis bebas PT Kumai Sentosa terus menjadi sorotan. Setelah pihak Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), praktisi hukum juga bersiap melakukan respons putusan tersebut.

“Ada upaya untuk eksaminasi putusan. Dimungkinkan juga untuk dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait putusan hakim ini,” ungkap Aryo Nugroho Waluyo dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya, Selasa (23/2).

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kobar mendakwa PT Kumai Sentosa melakukan tindak pidana badan usaha dengan kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 huruf c Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

JPU menuntut PT Kumai Sentosa dengan pidana denda sebesar Rp2 miliar. Selain itu, menuntut pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 2.600 hektare sebesar Rp935.735.340.000.

Namun, Hakim Ketua Majelis Heru Karyono didampingi Hakim Anggota Muhammad Ikhsan dan Iqbal Albanna memutuskan PT Kumai Sentosa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan membebaskan dari dakwaan, Rabu (17/2).
Dalam rilisnya, YLBHI-LBH Palangka Raya menyebut kasus berawal pada Agustus 2019 saat terjadi kebakaran hutan di areal konsesi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Kumai Sentosa yang berada di Desa Sungai Cabang, Kabupaten Kobar, yang merupakan lokasi pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit milik perusahaan PT Kumai Sentosa.

Nur Alam Bin, Manajer Kebun PT Kumai Sentosa, dalam persidangan menyatakan sudah mengajukan permintaan sarana dan prasarana untuk menanggulangi kebakaran lahan kepada Direksi PT Kumai Sentosa pada 7 Juli 2019, namun tidak dipenuhi. Padahal, diketahui sarana tersebut dibutuhkan guna mengantisipasi kebakaran lahan.

Namun, pertimbangan hakim tidak terdapat kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga timbulnya kebakaran lahan yang mengakibatkan meningkatnya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa angin berembus kencang dari arah tenggara, sehingga api kembali menyala dan tidak dapat dikendalikan oleh tim pemadam kebakaran PT Kumai Sentosa.

Majelis hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut termasuk kategori sebagai bencana alam karena tidak mungkin bisa diatasi dengan tenaga manusia yang disebabkan karena di luar ambang batas kemampuan manusia.

“Putusan ini sangat berbeda jauh dengan putusan lainnya, khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat. Pada tahun 2019 hingga 2020, PN Pangkalan Bun dalam memutus perkara kebakaran lahan yang menjadi terdakwanya adalah masyarakat, terdapat 17 kasus dan semuanya diputus bersalah dan mendapatkan vonis hukum penjara,” beber Aryo.

LBH Palangka Raya menyatakan, putusan perkara No.233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan lingkungan hidup, pertanda yang tidak baik bagi penegakan hukum lingkungan dan tidak mempertimbangkan unsur kelalaian dari PT Kumai Sentosa yang tidak memadamkan api kebakaran pada saat masih kecil sebelum membesar dan meluas, sehingga tidak bisa dikendalikan.

Aryo menegaskan, pihaknya bersiap mengadakan upaya untuk eksaminasi putusan dengan menghadirkan ahli sekaligus membahasnya di tingkat nasional.

“Rencananya kami di LBH ini selain Palangka Raya juga ada LBH lain, karena kita ingin membandingkan putusan PN Pangkalan Bun tersebut dengan putusan yang diterima oleh masyarakat,” pungkas Aryo.

Senada,  Ketua Walhi Kalteng Dimas Hartono mengatakan, vonis bebas terhadap PT Kumai Sentosa dikhawatirkan berdampak menjadi justifikasi yang dilakukan korporasi jika terlibat karhutla. Dalam ini korporasi akan selalu beralasan jika kerusakan lingkungan yang disebabkan karhutla bukan berasal dari wilayahnya.

“Jika kita melihat dari UU Lingkungan Hidup, korporasi bertanggung jawab menjaga wilayahnya dari perusakan lingkungan,” katanya, Senin (22/2).

Dimas menuturkan, kasus karhutla yang melibatkan korporasi di Kabupaten Kobar tidak termonitor atau terpantau luas oleh publik, sehingga menyebabkan tidak adanya tekanan secara maksimal.

“Tekanan dalam hal ini bukan mengganggu proses hukum, namun lebih mengarah ke prinsip terbuka dan transparan,” tegasnya. dre/fwa

iklan atas

Pos terkait

iklan atas