Sekolah Wajib Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

  • Whatsapp
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Duwel Rawing
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong agar seluruh sekolah, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA), agar mengimplementasi keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran pendidikan, tanpa terkecuali sekolah di pelosok.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Duwel Rawing, saat dibincangi Tabengan di gedung dewan, Rabu (24/2/2021). Menurutnya, keterbukaan informasi penggunaan anggaran merupakan sebuah kewajiban, dalam rangka mendorong kemajuan dunia pendidikan.

“Sebenarnya keterbukaan penggunaan anggaran khususnya didunia pendidikan adalah sebuah kewajiban. Bahkan hal tersebut telah sampaikan langsung Menteri Pendidikan bahwa saat ini, tidak boleh lagi ada anggaran yang ditutup-tutupi dan hal tersebut juga mengacu pada Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gums) dan Kota Palangka Raya ini juga menjelaskan, keterbukaan penggunaan anggaran pendidikan sangat berdampak pada kepercayaan orang tua siswa pada konteks realisasi penggunaan anggaran sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan.

“Akan lebih baik apabila rincian alokasi anggaran pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicantumkan dalam sebuah baliho dan dipasang didepan sekolah. Hal ini bertujuan agar masyarakat, khususnya orang tua siswa melihat langsung untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. Karena orang tua juga berhak untuk mengawasi jumlah serta alokasi anggaran tersebut,” ujarnya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, sekecil apapun anggaran yang digunakan dalam menunjang kemajuan pendidikan, baik Sarana-Prasarana (Sapras) sekolah maupun beasiswa untuk peserta didik, harus dipertanggung-jawabkan melalui keterbukaan informasi. Sehingga, hal tersebut mampu meminimalisir penyalahgunaan anggaran oleh oknum tidak bertanggung.

“Dengan diterapkannya keterbukaan informasi terkait alokasi anggaran pendidikan, dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga perlu adanya pengawasan ekstra dari alokasi anggaran pendidikan. Kita juga berharal adanya kesadaran dari masing-masing sekolah untuk menerapkan keterbukaan informasi publik,” pungkas mantan Bupati Katingan 2 periode ini. nvd

iklan atas

Pos terkait

iklan atas