3 Balon Perseorangan Walk Out, Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat Dukungan

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Rapat pleno tingkat PPK Kecamatan se-Kota Palangka Raya berakhir, Selasa (6/2). Hasilnya 3 bakal calon perseorangan masih belum memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan yakni 19.700 dukungan.

Ketiganya yakni pasangan Rizky Mahendra-Daryana, Yuliustry-Fathul Munir, dan Dagut-Fitriadi Yusuf.

Adapun hasil rapat pleno verifikasi faktual perbaikan tingkat PPK Kecamatan se-Palangka Raya, pasangan Yuliustry-Fathul Munir yang seharusnya memenuhi 8.441 dukungan hanya mampu memenuhi 5.120 dukungan; Dagut-Fitriadi Yusuf yang harus memenuhi 7.837 dukungan hanya mampu memenuhi 3.168 dukungan; dan Rizky Mahendra-Daryana seharusnya 7.045 dukungan hanya mampu memenuhi 4.008 dukungan.

Proses jalannya Rapat Pleno di Kecamatan Jekan Raya diwarnai aksi walk out oleh ketiga bakal pasangan calon perseorangan. Aksi itu dilakukan setelah permintaan mereka agar PPK bisa menghadirkan komisioner KPU Palangka Raya untuk melakukan klarifikasi tidak dipenuhi.

Ketiga balon yang hadir diantaranya Dagut-Fitriadi Yusuf, Rizky Mahendra-Daryana dan Munir pun sepakat mendatangi Panwaslu Kota Palangka Raya untuk melakukan konsultasi.
Rizky Mahendra mengatakan aksi walk out dilaksanakan karena PPK tidak berkeinginan menghadirkan komisioner KPU Palangka Raya atas permintaan pasangan guna klarifikasi.

“Memang tidak ada keharusan untuk menghadirkan komisioner KPU saat rapat pleno, namun karena kita sudah meminta izin dan kami berpikir hanya komisioner yang bisa menjawab maka kami mengambil sikap dengan mendatangi Panwas Kota,” ujarnya usai melakukan konsultasi di Kantor Panwaslu.

Dijelaskan, berdasarkan saran dari Panwaslu pihaknya akan menghadiri rapat pleno KPU dan melakukan klarifikasi. Dasar putusan KPU tersebut maka nantinya menjadi dasar gugatan dan segala hal lainnya.

“Banyak hal detail teknis yang ingin ditanyakan terkait proses verifikasi faktual,” jelasnya.
Sementara, Ketua Panwaslu Endrawati menerangkan kedatangan 3 balon perseorangan hanya melakukan konsultasi untuk menentukan langkah kedepan terkait verifikasi faktual.

“Kita mempersilakan saja apabila mereka ingin melapor dan melengkapi bukti bukti selama 7 hari. Tentunya laporan harus melakukan mekanisme dari panwaslu,” ungkapnya. fwa