Gali PAD Melalui Wajib Pajak PBS

  • Whatsapp
Y Freddy Ering
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Y Freddy Ering
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM  – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Y Freddy Ering, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menggali sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui wajib pajak bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Bumi Tambun Bungai.

Menurutnya, ada sebagian PBS yang beroperasi di Kalteng namun pajak yang digelontorkan tidak masuk ke daerah, melainkan masuk ke kantor pusat wajib pajak tempat diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diluar Kalteng. Baik itu Pajak Pendapatan Negara (PPN), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor.

“Hal ini merupakan permasalahan lama. Seharusnya PBS yang beroperasi di Kalteng membangun kantor pusat disini. Sehingga wajib pajak bisa masuk ke kas daerah dalam rangka menambah PAD. Apabila kantor dan penerbitan NPWP nya diluar Kalteng, pajak tersebut tidak akan masuk ke kita,” ucap Freddy saat dibincangi Tabengan di gedung dewan, Selasa (23/2).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga menjelaskan, dikeruknya kekayaan alam Kalteng oleh PBS namun minim kontribusi, tentunya sangat merugikan suatu daerah. Sehingga dirinya mendorong agar Pemprov Kalteng memberikan himbaukan kepada seluruh PBS untuk menerbitkan NPWP Cabang.

“Selama ini pajak yang masuk ke wilayah lain khususnya pusat, hanya menerapkan sistem bagi hasil. Namun faktanya, hal tersebut belum mampu untuk menopang PAD maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dengan diterbitkannya NPWP Cabang, maka pajak yang dikeluarkan oleh PBS sudah pasti masuk ke daerah. Jangan sampai kekayaan kita dikeruk tetapi kita tidak menjadi penonton tanpa bisa menikmati hasilnya,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini. nvd

iklan atas

Pos terkait

iklan atas