DP Rumah 0 Persen Pulihkan Ekonomi

  • Whatsapp
DP Rumah 0 Persen Pulihkan Ekonomi
Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy  dan Deputi Kepala Perwakilan BI Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah Yudo Herlambang
iklan atas

PALANGKA RAYA Uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk pembelian rumah sedang ramai dibicarakan. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan pemerintah akan melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun maupun ruko/rukan.

Artinya, seluruh dana untuk mengambil kredit properti ditanggung 100 persen oleh bank. Sedangkan konsumen menanggung 0 persen alias tidak perlu membayar DP. Kebijakan ini berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai 31 Desember 2021.

Deputi Kepala Perwakilan BI Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah Yudo Herlambang, Sabtu (20/2), menjelaskan, tujuannya dilatarbelakangi oleh kebijakan yang menyikapi perkembangan terkini baik global maupun domestik. BI melanjutkan kebijakan akomodatif sejalan dengan upaya untuk terus mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, kata Yudo, mempertimbangkan perlunya dorongan pemulihan, khususnya di sektor properti, serta memerhatikan bahwa sektor tersebut memiliki backward dan forward linkage yang tinggi terhadap perekonomian.

Pelonggaran tersebut, lanjut Yudo, juga mempertimbangkan risiko kredit/pembiayaan yang masih cukup terkendali di sektor properti.  “Penetapan rasio LTV sebesar paling tinggi 100 persen bagi bank yang memenuhi rasio NPL/NPF dan pelonggaran ketentuan pencairan kredit properti yang belum tersedia secara utuh (inden), wajib memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” imbuhnya.

Di lain tempat, Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy juga mengatakan hal senada. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan program sinergi dari BI, OJK dan pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan kredit lebih cepat.

“Ini adalah relaksasi kebijakan prudential sektor jasa keuangan dan OJK mengatur bobot risikonya,” ujar Otto, Sabtu.

Selain itu, jelas Otto, mengacu dari kebijakan OJK Pusat bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan relaksasi prudential yang telah dikeluarkan pada tahun 2018 yang belum secara optimal diterapkan untuk mendukung program sejuta rumah, yaitu kebijakan terkait bobot risiko Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau Risk Weighted Asset (RWA) kredit beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio LTV.

Dengan rincian DP 0-30 persen, rasio LTV>70 persen dengan bobot ATMR 35 persen, sedangkan DP 30-50 persen, rasio LTV 50-70 persen dengan bobot ATMR 25 persen dan DP > 50 persen, rasio LTV < 50 persen dengan bobot ATMR 20 persen. dsn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas