Wacana Jam Malam di Zona Merah

  • Bagikan
KONDISI PANDEMIC COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

*PPKM Mikro Diterapkan di Kelurahan Zona Merah

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat RT di Ruang Peteng Karuhei Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (16/2/2021).

Rakor yang diikuti Tim Satgas Covid-19 Kota, pimpinan SOPD dan jajaran Forkopimda tersebut menindaklanjuti implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 yang seyogyanya diterapkan sejak 9-22 Februari 2021 untuk kawasan Pulau Jawa-Bali. Sebelumnya, PPKM Mikro pun telah diinisiasi oleh jajaran Polda Kalteng di seluruh provinsi setempat, termasuk di Kota Palangka Raya.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, rencana pemberlakuan PPKM Mikro dari Pemko adalah untuk mendukung apa yang telah dijalankan pihak terkait lain sebelumnya.

Dikatakan, yang akan menjadi fokus dalam PPKM Mikro adalah kelurahan-kelurahan yang berada dalam zona merah sebaran Covid-19. Ini dilakukan dengan harapan mempercepat menurunnya angka penyebaran Covid-19, terutama dalam memutus penularan di klaster keluarga.

“Harapannya, pelaksanaan Inmendagri PPKM Mikro ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan 5M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” ujar Fairid saat dikonfirmasi, Selasa (16/2).

Dalam Rakor tersebut, jelas Fairid, juga telah dilakukan pemetaan terhadap wilayah kecamatan dan kelurahan mana saja yang ada di Kota Cantik ini masuk dalam zona merah. Dalam PPKM Mikro tersebut, akan diberlakukan pembatasan dengan cukup ketat pada tingkat RT.

Fairid mencontohkan, para pelaku usaha yang berada dalam zona merah dan menjalankan PPKM Mikro, maka akan diwajibkan menyediakan pamflet sosialisasi prokes kepada masyarakat, sebelumnya hal tersebut diberikan oleh Tim Satgas. Selain itu, wacana pemberlakuan jam malam juga akan diterapkan.

“Dengan itu, lurah dan camat kami undang di sini agar dapat mengoordinasikan pelaksanaan PPKM Mikro dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM di tingkat RT nantinya. Sebab, mereka inilah yang memahami kondisi di wilayahnya masing-masing. Intinya, jika selama ini bergerak dari atas ke bawah, maka ini dari bawah ke atas dengan menekankan partisipasi masyarakat,” jelas Fairid.

Fairid meminta agar para lurah dapat bersinergi dengan baik mulai dari RT, RW, Forkopimcam hingga tokoh masyarakat dan agama, sehingga PPKMMikro ini dapat tersosialisasikan, bahkan berjalan dengan baik kepada masyarakat nantinya.

“Sudah dikoordinasikan mana saja titik dan zona yang masih merah, tinggal  bagaimana kelurahan dan kecamatan yang berkoordinasi lebih lanjut. Pelaksanaan PPKM Mikro Pemko Palangka Raya ini akan diterapkan secepatnya usai dilakukan kajian teknis secara mendalam dan memantau perkembangan kasus saat ini,” beber Fairid.

Selain itu, pemberlakuan PPKM Mikro oleh pemerintah pusat tersebut diyakininya dapat dibarengi dengan optimalisasi pengendalian secara lokal seperti yang akan dilakukan pihaknya untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Ketua Harian Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima hingga 15 Februari 2021, terdapat 14 kelurahan zona merah, 10 kelurahan zona kuning, dan 6 kelurahan zona hijau.

Adapun kelurahan zona merah didominasi oleh Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya, antara lain  Kelurahan Pahandut, Panarung, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Menteng, Palangka Bukit Tunggal, Petuk Katimpun, Kereng Bangkirai, Kalampangan, Sabaru, Tangkiling dan Banturung. rgb

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *