Sugianto-Edy Siap Terima Putusan MK

  • Whatsapp
RAHMADI G LENTAM
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2 H Sugianto Sabran dan H Edy Pratowo melalui kuasa hukum Rahmadi G Lentam menyatakan, siap menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Kalteng 2020 yang akan digelar, Selasa (16/2/2021), dengan agenda pembacaan putusan.

Sebagai pihak terkait, sudah memberikan keterangan pada saat sidang kedua di MK bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak termohon. Usai sidang kedua, kuasa hukum paslon nomor urut 2 sangat optimis MK menolak permohonan pemohon paslon nomor urut 1 Ben Brahim-H Ujang Iskandar.

“Ya pasti menerima, apa lagi? Apa mau demo? Negara hukum itu kan begitu, semuanya harus diselesaikan menurut alurnya. Jadi bukan persoalan puas tidak puas. Tapi, bagaimana kesadaran kita bernegara, yang berdaulat itu hukum, kedaulatan hukum selain kedaulatan rakyat. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum sesuai dengan UUD. Jadi artinya rela tidak rela ya menerima,” kata Rahmadi, Senin (15/2).

Tim kuasa hukum sudah menerima pemberitahuan untuk sidang ketiga ini. Tapi, karena isi undangan itu pemberitahuan untuk putusan, maka prediksi Rahmadi permohonan pemohon ditolak dan mengabulkan eksepsi pihak terkait. Kalau tidak, maka tidak akan ada pemberitahuan untuk pembacaan putusan, tetapi akan langsung pemberitahuan bahwa sidang pemeriksaan perkara berlanjut.

Menurut Rahmadi, tidak perlu ada pengerahan massa menyikapi putusan MK nanti. Perlu kesadaran semua bahwa ini negara hukum, semuanya sudah selesai berproses di MK, pengerahan massa pun tidak akan mengubah hasil.

“Jadi apa lagi? Kalau mau memaksakan kehendak setelah semua proses itu berjalan menurut tatanan negara, menurut sistem perundang-undangan yang berlaku, sistem hukum berlaku, lalu demo apa lagi? Keberatan hukum apa lagi? Ya kalau begitu kan namanya tidak siap menjadi warga negara Indonesia,” timpal Rahmadi.

Tidak bermaksud mendahului putusan MK, jika dalam surat pemberitahuan isinya sidang pembacaan putusan atau ketetapan, maka Rahmadi memprediksikan bunyi amar putusannya nanti kemungkinan dalam eksepsinya menerima dan mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait seluruhnya atau sebagian.

Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan terkait syarat mutlak yang harus dipenuhi sesuai Pasal 158 UU Pilkada. Kemudian dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalteng.yml

iklan atas

Pos terkait

iklan atas