Kelompok Tani Desak Polisi Usut Preman Lahan

  • Whatsapp
BUKTI LEGAL- Sejumlah anggota Kelompok Tani Perkebunan Karet Rakyat Hapakat menunjukkan bukti legalitas lahan yang ada di Jalan Karanggan Ujung. TABENGAN/FERRY WAHYUDI
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Kelompok Tani Perkebunan Karet Rakyat Hapakat yang ada di Jalan Karanggan Ujung, Kota Palangka Raya meminta kepolisian dalam hal ini Polresta Palangka Raya segera mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum preman kepada anggotanya.

Anang Kosim, salah satu anggota kelompok tani menderita sejumlah luka setelah dianiaya belasan pria yang diduga preman lahan pada Sabtu (6/2/2021) lalu.

Aspandi, Sekretaris Kelompok Tani, mengatakan, kejadian tersebut berawal setelah sebelumnya sempat dilakukan mediasi di Kantor Komando Pertahanan Adat Dayak beberapa hari lalu. Dalam mediasi itu, pihak yang mencoba mengklaim lahan seluas ¼ hektare diminta untuk datang ke lokasi bersama BPN untuk melakukan pengukuran.

Dua hari berselang, ia ditelepon oleh Sur, pihak yang mengklaim lahan yang hendak memasang plang nama di lokasi. Tak berapa lama, ia kembali ditelepon oleh korban yang meminta tolong karena telah dianiaya oleh Sur Cs menggunakan senjata tajam dan batu.

Setelah berhasil menyelamatkan diri, ia pun segera melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polresta Palangka Raya. Saat itu korban Anang Kosim menderita luka di tangan, leher dan punggung.

“Mereka yang menyerang dan melakukan penganiayaan waktu itu diperkirakan 12 orang. Kita meminta kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus penganiayaan ini,” ungkapnya, Rabu (10/2/2021).

Aspandi menuturkan, aksi penyerangan dan penganiayaan oleh sekelompok orang yang diduga preman suruhan seseorang tersebut sudah berlangsung sejak 2014. Kelompok Tani Perkebunan Karet Rakyat Hapakat memiliki lahan seluas 582 hektare di Jalan Karanggan Ujung, yang terdiri dari 252 anggota yang memiliki legalitas atas lahan tersebut, baik berupa Surat Izin Garap dari kementerian yang dikeluarkan pada 1985, SK Keputusan Tanah Adat pada 1959 dan SKT.

“Kita tidak serta merta menguasai lahan ini, semua mempunyai bukti hukum kepemilikan asal muasal lahan. Kita menginginkan kepolisian bisa bekerja maksimal dan segera menuntaskan masalah premanisme ini,” ungkapnya.

Aspandi menambahkan, jika memang hendak diselesaikan secara kekeluargaan, ia pun meminta kepada pemerintah daerah untuk serta merta ikut bagian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kita sudah bersurat beberapa kali ke pemerintah untuk meminta bantuan mediasi, namun tidak ditanggapi. Kita tidak ingin kejadian ini terus berulang, di mana beberapa pihak coba mengklaim lahan menggunakan cara kekerasan dan premanisme,” tuturnya.

Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri melalui Kasat Reskrim Kompol Todoan Agung Gultom ketika dikonfirmasi mengatakan, saat ini proses pemeriksaan saksi masih dilaksanakan. Dalam waktu dekat terlapor akan dilakukan pemanggilan.

“Terlapor akan segera kita panggil. Saat ini kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kasus ini sudah kita tangani,” tegasnya. fwa

iklan atas

Pos terkait

iklan atas