Sidang Putusan MK 15-16 Februari

  • Bagikan
Rahmadi G Lentam SH MH

**Rahmadi Prediksi Permohonan Pemohon Ditolak

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Berdasarkan jadwal dari Mahkamah Konstitusi (MK), sidang pendahuluan penanganan perkara hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), minggu ketiga Februari. Ini merupakan sidang ketiga dari sidang pendahuluan dengan agenda pengucapan putusan atau ketetapan.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 H Sugianto Sabran-H Edy Pratowo melalui kuasa hukumnya Rahmadi G Lentam menyampaikan, belum mendapat pemberitahuan dari MK kapan sidang ketiga akan digelar. Namun, berdasarkan tahapan yang dibuat oleh MK, maka sidang ketiga akan digelar pada 15-16 Februari 2021.

“Kami memang secara resmi belum menerima pemberitahuan kapan sidang berikutnya, tapi kalau mengikuti jadwalnya di MK itu tanggal 15-16, nanti akan ada pemberitahuan resmi dari MK entah melalui website atau secara langsung,” kata Rahmadi, Selasa (9/2/2021).

Sidang ketiga ini, lanjut Rahmadi, nanti akan ada putusan untuk mempertimbangkan eksepsi dari pihak terkait. Dari keterangan pihak terkait ada yang sifatnya absolut menyangkut bukan kewenangan MK, berarti harus ada putusan sela.

Kalau nanti pemeriksaan termasuk eksepsi lain dan hakim MK beralasan bahwa tidak berwenang, misalnya karena pokok perkaranya itu mencampuradukan kewenangan berbagai lembaga, juga permohonannya mungkin kabur atau tidak memenuhi ambang batas, berarti tidak ada yang krusial dan signifikan.

“Maka saya prediksi pada sidang ketiga itu putusannya tidak melanjutkan perkara sengketa hasil Pilgub Kalteng yang digugat oleh paslon nomor urut 1 Ben Brahim-Ujang Iskandar. Itu saya yakin betul, saya meyakini bahwa itu putusan sampai di situ saja. Tapi nanti kita lihatlah apakah lanjut atau tidak. Prediksi saya sampai di situ saja,” imbuh Rahmadi.

Menurut Rahmadi, kalau dianggap adanya pelanggaran fundamental (pokok) itu memang sesuai dengan pokok dalil dari pemohon dan itu sudah terjawab oleh pihak terkait. Fakta yang terjadi dalam persidangan dan keterangan pihak terkait didukung dengan bukti yang tervalidasi kuat karena itu merupakan rekomendasi dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Bawaslu.

Alasan-alasan fundamental yang dimaksud pemohon itu, sudah terjawab sebetulnya dengan keterangan Bawaslu disertai dengan bukti. Semua laporan pemohon yang disebutkan ada 16 item dalam dalil mereka sebelumnya sudah diproses  semua oleh Bawaslu, sehingga tidak mendasar dan tidak beralasan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti atau ditolak.

“Bahwa tidak benar, misalnya laporannya lewat waktu dan tidak terbukti, berartikan tidak ada dalil yang mendasar. Tidak ada alasan yang sangat mendasar sehingga MK bisa menunda dulu pemberlakuan Pasal 158, kan tidak ada, lebih-lebih dari keterangan pihak terkait malah terbukti sebaliknya pelanggaran itu dilakukan oleh pemohon seperti di Kapuas,” kata Rahmadi. yml

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *