PENERTIBAN ASET- Pemprov Tarik Kendaraan Dinas

  • Bagikan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalteng Baru I Sangkai

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng atas pengelolaan dan laporan keuangan. Namun, opini WTP yang diberikan ini masih menyisakan sejumlah catatan, salah satunya masalah aset.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalteng Baru I Sangkai menjelaskan, mengacu pada opini WTP yang diberikan tersebut dengan sejumlah catatan salah satunya berkenaan masalah aset, Pemprov akan melakukan penertiban terhadap aset-aset yang dimiliki. Aset yang dibawa “kabur” akan dikembalikan ke instansi terkait, atau dikembalikan ke pemerintah.

Maksud dikembalikan ke instansi pemerintah, jelas Baru, apabila ada staf atau pejabat yang dulunya menjabat atau bekerja pada kantor A, dan menggunakan kendaraan dinas milik kantor A tersebut, kemudian staf atau pejabat ini pindah ke dinas B dengan membawa motor milik dinas A, maka wajib kendaraan tersebut dikembalikan ke dinas A. Sebab, unit tersebut tercatat di dinas A.

Kemudian, kata Baru lagi, aset yang dikembalikan ke pemerintah adalah aset yang dibawa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah purnatugas atau pensiun. Apabila kasus di atas dilakukan dengan menggelar negosiasi dengan kepala dinas terkait, bila di kasus pegawai pensiun langsung melakukan negosiasi dengan ASN tersebut.

“Artinya, ada 2 yang akan dilakukan penarikan atau penegakan aset ini. Pertama, penegakan aset antara lembaga, dan kedua penegakan aset yang dibawa ASN yang pensiun. Khusus untuk antara lembaga, kemungkinan pengembalian aset akan mudah dilakukan. Sementara bagi ASN yang pensiun dan tetap menggunakan aset pemerintah akan terlebih dahulu disurati untuk dapat mengembalikan aset tersebut,” kata Baru, Selasa (9/2), perihal rencana penarikan sejumlah aset milik Pemprov Kalteng.

Apabila dalam prosesnya negosiasi gagal dilakukan, lanjut Baru, pemerintah melalui Satpol PP Kalteng akan memberikan teguran. Teguran diberikan sebanyak 3 kali, namun aset tetap menolak untuk diberikan, dilanjutkan dengan gelar perkara berupa sidang tidak pidana ringan di pengadilan. Keputusan pengadilan akan menjadi kekuatan hukum untuk menarik paksa, apabila aset menolak untuk dikembalikan.

Fokusnya, ungkap Baru, aset yang akan dilakukan penarikan oleh Satpol PP Kalteng adalah aset yang kecil. Mulai dari kendaraan roda dua, sampai kendaraan roda 4 terlebih dahulu.

Sebelumnya, Satpol PP Kalteng berhasil mengembalikan aset milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng berupa 1 unit sepeda motor. Kali ini, penegakan aset dipredikasi akan lebih masif dilakukan demi menjawab opini yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng.

Baru mengimbau kepada seluruh ASN ataupun siapa saja yang masih menggunakan aset pemerintah, namun sudah tidak berada pada instansi tersebut bahkan purnatugas atau pensiun, untuk dapat mengembalikan aset. Tidak perlu sampai terjadi aksi di lapangan aset ditarik oleh petugas.ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *