Dishub Kalteng Tertibkan Truk Kelebihan Muatan

  • Whatsapp
Plt Kadishub Provinsi Kalteng Yulindra Dedy
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Sesuai arahan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berkomitmen membebaskan Indonesia dari truk kelebihan muatan dan dimensi, biasa disebut Over Dimension Overload (ODOL) pada 1 Januari 2023, karena menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah. Salah satu pemicu tertinggi kerusakan jalan raya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Yulindra Dedy menyampaikan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan yang anggotanya terdiri dari Dishub, Dirlantas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Jasa Raharja sudah menggelar rapat menindaklanjuti arahan dari Kemenhub tentang penertiban truk ODOL.

“Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah menggelar rapat. Terkait banyak angkutan yang melebihi kapasitas, salah satunya di arah Kuala Kurun menuju Palangka Raya, dibahas bersama ke depan akan ada penertiban angkutan ODOL. Ini sesuai dengan kebijakan pusat bahwa Indonesia bebas ODOL 2023. Tahun 2021 ini sudah mulai diarahkan untuk penindakan,” kata Dedy, Senin (8/2/2021).

Batas angkutan yang bisa ditoleransi diangkut oleh angkutan berat sesuai dengan UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas diatur lebih 5 persen dari batas angkutan itu sudah bisa ditilang. Kemudian dari 5-20 persen itu ditilang sampai dengan penahanan kendaraan.

Namun, dalam rapat forum, dibahas tentang kewenangan untuk penindakan di jalan, salah satunya di UU Nomor 22/2009 di Pasal 262 kewenangan penindakan di jalan bisa dilakukan oleh kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“PPNS bisa melakukan penindakan di lapangan.  Tetapi wajib didampingi kepolisian untuk bisa menghentikan kendaraan di jalan. Penindakan  truk muatan sumbu terberat (MST) melebihi batas jumlah muatan, perlu sinergitas, tidak hanya Dishub tapi juga dukungan dari pihak kepolisian termasuk dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Disperindag terkait angkutan bahan pokok penting,” jelasnya.

Dinas Kehutanan terkait dengan ketika ada perusahaan yang akan mengangkut hasil produksi, sebaiknya  memberitahukan ke kepolisian. Perhubungan tentang jumlah pengangkutan, kapan dan melewati jalan mana saja.

“Itu yang perlu juga diinformasikan kepada instansi terkait terutama kepolisian, sehingga proses pengawasan tetap berjalan. Jadi berkesinambungan, memberikan izin, kemudian izin angkutannya dikeluarkan, konfirmasi lagi ke kami, jadi ada sinergi kami. Ini yang jadi kendala dan ini perlu dikomunikasikan lagi,” imbuh Dedy.

Sama halnya dengan pertambangan, kalau sudah memberikan izin produksi yang tertera di Rencana Kerja Tahunan (RKT) rincian pengangkutannya melalui darat maupun air. Data ini yang diminta dan disampaikan sehingga sinergikan data baik dari perkebunan, pertambangan, kehutanan dan Disperindag disampaikan ke Dishub dan kepolisian untuk melakukan pengawasan.

Selain itu, Perda 7/2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang menggunakan jalan umum. Sesuai dengan ketentuan itu sebenarnya tidak ada larangan angkutan melintasi jalan negara, termasuk di dalamnya angkutan tambang, perkebunan dan kehutanan. Tapi di Perda itu sudah ada batasan MST maksimal 8 ton.

Menurut Dedy, kewenangan Dishub sudah sangat jelas, dalam hal pengawasan dan pengendalian dalam pengoptimalisasi jembatan timbang. Ada dua di Kalteng, yakni Kapuas dan Paser Panas, Kabupaten Bartim. Pengelolaannya sesuai dengan UU 23/2014, kewenangannya ada di Balai Pengelola Transportasi Darat.

Kedua, optimalisasi dalam hal pemasangan rambu lalu lintas. Tahun ini memasang di jalan yang volume angkutan  tambang, perkebunan dan kehutanan akan diperbanyak, misalnya rambu mengenai batas jumlah MST di sepanjang jalan provinsi yang akan dilakukan pada tahun ini. yml

iklan atas

Pos terkait

iklan atas