Kerusakan Jalan Palangka Raya-Gumas Disampaikan ke DPRD

  • Bagikan

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Kerusakan parah yang terjadi di ruas jalan provinsi yang menghubungkan Palangka Raya-Gunung Mas (Gumas) disampaikan ke DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Pasalnya, kerusakan parah jalan di wilayah itu, terjadi diduga karena intensitas angkutan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang cukup tinggi dan tidak mengindahkan Muata Sumbu Terberat (MST) yang telah ditetapkan pemerintah.

Guna menindaklanjuti kerusakan jalan tersebut, jajaran DPRD Kabupaten Gumas, Kamis (4/2/2021) pagi mendatangi DPRD Kalteng. Rombongan langsung diterima jajaran Komisi IV yang membidangi Infrastruktur dan Prasarana serta Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam pertemuan yang dilangsungkan di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Gumas Evandi mengatakan, kedatangan rombongan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan provinsi yang cukup parah, yang menghubungkan Palangka Raya-Gumas. Diungkapkan, kerusakan jalan di wilayah itu diduga terjadi karena dilalui angkutan Perusahaan Besar Swasta (PBS).

Dikatakan, selain dilalui angkutan PBS yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, selama ini ruas jalan tersebut juag dilalui angkutan tambang batubara milik PT Dayak Membangun Pratama (DMP) yang beroperasi di Gumas serta angkutan kayu log milik PT Hutan Produksi Lestari (HPL) yang beroperasi di Kabupaten Kapuas.

“Apabila jalan tersebut masih dilalui oleh angkutan PBS yang melebihi tonase atau MST yang telah ditetapkan pemerintah. Maka ruas jalan Palangka Raya-Kuala Kurun tidak akan bertahan lama. Bahkan saat ini sudah mengalami kerusakan parah. Sehingga kita berharap adanya solusi dari DPRD Kalteng,” kata Evansi.

Dia jua mengungkapkan, bahwa kayu log PT HPL dibawa dari Kabupaten Kapuas melewati jalur Sei Hanyu menuju Gumas dengan melintasi ruas Palangka Raya-Kuala Kurun. Sehingga pihaknya mempertanyakan penegasan dan pengawasan terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) Kalteng nomor 7 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalulintas di Ruas Jalan Umum Dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan Dan Perkebunan.

“Apabila keadaan seperti ini berlarut-larut, walaupun kedepannya diperbaiki lambat laun ruas Palangka Raya-Kuala Kurun akan kembali mengalami kerusakan. Padahal kita sudah memiliki Perda nomor 7 tahun 2012 dan kita mempertanyakan bagaimana penegakan perda tersebut,” tegas politisi muda dari Partai NasDem ini.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Lohing Simon mengatakan, terkait perda nomor 7 tahun 2012 merupakan tupoksi Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi Infrastruktur dan Prasarana.

Namun berbicara terkait aturan, pemerintah telah menerbitkan aturan terkait batas kapasitas angkutan yang tidak boleh melebihi 8 Ton. Sehingga kerusakan ruas jalan diwilayah itu, yang diakibatkan oleh angkutan PBS merupakan sebuah pelanggaran.

“Apabila angkutan PBS melebihi 8 ton, maka sudah jelas hal tersebut melanggar aturan dan terkait perizinannya, pemerintah melalui dinas/instansi diharapkan dapat melakukan Crosscheck, disamping Komisi II juga melaksanakan fungsi pengawasan,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Senada, Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Artaban mengungkapkan bahwa dalam ketentuan Perda nomor 7 tahun 2012, PBS yang mengangkut hasil pertambangan maupun perkebunan tidak diperbolehkan untuk melintas di jalan umum dan harus membangun jalan khusus.

“Didalam perda tersebut sudah jelas bahwa angkutan PBS tidak boleh melewati jalur umum apalagi dengan mutan lebih dari 8 ton. Karena kemampuan jalan kita hanya mampu menahan beban 8 ton dan PBS harus membangun jalur khusus untuk mengangkut hasil tambang dan pekebunan, baik itu batubara maupun kayu log,” kata Artaban.

Di penghujung pertemuan, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, pihaknya dari DPRD Kalteng akan kembali menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi serta mengundang dinas/instansi terkait bersama dengan jajaran DPRD Gumas.

“Selanjutnya kita akan mengagendakan RDP dengan mengundang seluruh stakeholder terkait termasuk DPRD Gumas, agar permasalahan ini segera terselesaikan,” pungkasnya. nvd

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *