SIDANG MK – KPU Kalteng Sebut Gugatan Ben-Ujang Absurd

  • Whatsapp
Ali Nurdin
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, Rabu (3/2/2021). Agenda sidang kedua MK ini mendengarkan keterangan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, bersama pihak terkait Badan Pengawas  Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalteng dan pasangan calon nomor urut 2 Sugianto Sabran-Edy Pratowo (Sugianto-Edy).

Termohon (KPU Kalteng) melalui kuasa hukumnya Ali Nurdin menyampaikan, permohonan yang diajukan pemohon bersifat absurd. Permohonan pemohon tidak jelas atau absurd, bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 pemohon menyampaikan renvoi sampai kepada mahkamah berkaitan dengan petitum pemohon pada penambahan kata “atau”.  Terhadap renvoi tersebut pemohon menyatakan keberatan kata “atau” dalam petitum pemohon tersebut telah mengubah makna atau substansi permohonan pemohon.

“Sebelum kata ‘atau’ permohonan pemohon bersifat kumulatif. Sementara setelah kata ‘atau’ permohonan permohon menjadi bersifat alternatif. Perbaikan pemohon yang diterima oleh mahkamah pada waktu pemeriksaan persidangan perbaikan yang bersifat redaksional karena kesalahan pengetikan bukan perubahan terhadap substansi. Perubahan terhadap permohonan pemohon hanya diberikan kesempatan satu kali sesuai PMK 6 tahun 2020,” kata Ali Nurdin, saat membacakan keterangan termohon pada sidang MK, di Jakarta.

Ali Nurdin menyebut, permohonan pemohon tidak bersesuaian. Menuntut paslon nomor 2 dibatalkan, tetapi juga menuntut pemungutan suara ulang, yang tentunya akan melibatkan paslon nomor urut 2. Bagaimana pemungutan suara ulang sementara  paslon nomor urut 2 sudah dibatalkan?

Petitum bersifat kumulatif, di satu sisi ada pasangan calon lain, akan tetapi dalam petitum berikut yang menuntut pemungutan suara ulang belum bisa dipastikan pernah suaranya, dengan melibatkan paslon yang sebelumnya diminta untuk dibatalkan.

Membaca, mempelajari dan mencermati dalil yang diajukan pemohon, lanjut Ali Nurdin, dengan menuduh banyak pelanggaran yang mendasar bersifat fundamental khususnya dalam pelaksanaan pemungutan dan proses penghitungan suara, apa yang dituduhkan pemohon adalah tuduhan yang tidak berdasar. Sebab, termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tahapan Pilgub Kalteng.

Dalil pemohon, tegas Ali Nurdin, terkait dengan pelanggaran termohon dalam melakukan pembiaran tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. Menurut pemohon ada indikasi kuat adanya mobilisasi DPTb, dan mobilisasi DPT adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Tidak ada temuan, maupun rekomendasi dari Bawaslu Kalteng atau jajarannya. Pemohon tidak menguraikan secara jelas seperti apa mobilisasi dimaksud.

Dalil pemohon, ungkap Ali Nurdin, menuntut hasil Pilgub Kalteng dibatalkan, sementara suara sah pihak terkait adalah nol, dan suara sah adalah 502.800, ini merupakan tuntutan yang tidak jelas. Petitum yang diajukan pemohon tidak ada.

Petitum pemohon meminta untuk dilakukan diskualifikasi, akan tetapi pemohon menuntut Pilkada ulang di seluruh wilayah Kalteng, atau hanya 4 kabupaten. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Seruyan. Permohonan tidak jelas, karena bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Termohon memohon agar diputuskan keputusan mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok perkara meolak permohonan pemohon seluruhnya, dan menyatakan benar keputusan KPU Kalteng No 075 Tahun 2020.ded

iklan atas

Pos terkait

iklan atas