Sugianto-Edy Minta MK Tolak Seluruh Permohonan Pemohon

  • Whatsapp
Rahmadi G Lentam SH.,MH
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Dalam sidang kedua perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/2/2021), pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Sugianto Sabran-Edy Pratowo melalui kuasa hukumnya Didi Supriyanto dari Kantor Hukum Zoelva & Partners dan Rahmadi G Lentam dalam eksepsinya meminta MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Rahmadi menyampaikan, agenda sidang kedua ini hakim MK mendengarkan penjelasan pihak termohon KPU Provinsi Kalteng dan Bawaslu Kalteng serta pihak terkait Sugianto-Edy dan mengesahkan alat bukti. Sementara itu, ada beberapa alasan mereka meminta hakim MK menolak seluruh permohonan pemohon.

“Meminta mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kalteng tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,” kata Rahmadi.

Setelah mencermati persoalan yang disampaikan pemohon dalam dalil permohonannya sebanyak 16 item, antara lain tindakan intimidasi pemilih, manipulasi DPT itu kewenangan lembaga atau badan lain. Misalnya, jika terjadi pelanggaran terhadap etika oleh penyelenggara, maka ini menjadi kewenangan DKPP.

Kemudian, apabila terkait dengan TSM maka ini menjadi kewenangan Bawaslu. Demikian juga ketika ada laporan pasca pemungutan suara, maka ini menjadi kewenangan Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Jika itu terkait dengan tindak pidana, maka akan diputuskan Sentra Gakkumdu dan seterusnya. Kewenangan MK semata-mata memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil.

Selain itu, permohonan pemohon walaupun objek permohonannya pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalteng Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, akan tetapi materi permohonan pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.

Materi permohonan, lanjut Rahmadi, walaupun secara eksplisit disebutkan perselisihan hasil, tetapi sesungguhnya substansi di dalamnya, sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon.

Bisa dilihat apa yang didalilkan, tanpa ada penjelasan sama sekali bagaimana penghitungan yang benar menurut pemohon dan bagaimana penghitungan termohon yang dianggap salah, sama sekali tidak dijelaskan.

Kemudian, mengenai dugaan pelanggaran ada 16 item yang disampaikan, dalam eksepsi disebutkan 3 poin khusus untuk menangguhkan eksistensi Pasal 158 UU Pilkada, dengan diberikan contoh oleh pemohon tentang Pilkada yang terjadi di Puncak Jaya, Kepulauan Yapen dan Mimika.

Tipologi yang sangat berbeda dengan Kalteng karena di Kalteng 13 kabupaten dan 1 kota rekapitulasinya lengkap. Beda dengan yang terjadi di 3 kabupaten di Papua itu, dari direkapitulasi 26 distrik hanya 20 distrik yang direkapitulasi.

“Perlu diketahui rekapitulasi 11 kabupaten dan 1 kota telah ditandatangani secara lengkap oleh masing-masing calon, hanya Barsel, Pulpis yang tidak ditandatangani saksi paslon nomor urut 1. Serta rekapitulasi di tingkat provinsi,” imbuh Rahmadi.

Mengenai kedudukan hukum pemohon, pihak terkait menegaskan bahwa eksistensi Pasal 158 tidak bisa dianulir karena jelas tegas di dalam putusan MK Nomor 145 untuk perkara yang sama Pilgub Kalteng 2016, secara tegas disebutkan MK dan kemudian untuk pengujian Pasal 158 ada putusan MK Nomor 51 dan 58 PUU 9 Juli 2015 yang menegaskan bahwa keberlakuan Pasal 158 ini untuk menegakkan demokrasi dan keadilan.

Berdasarkan hal ini, pihak terkait tegaskan pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat mutlak yang dimaksud secara kumulatif oleh Pasal 158 UU Pilkada. Juga sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK Nomor 149 Tahun 2016 yang mengadili perkara yang sama perselisihan hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2016.

Berdasarkan uraian serta didukung dengan bukti yang sangat kuat (tegen bewijs), pihak terkait dengan tegas membantah permohonan pemohon dan menolak petitum permohonan pemohon, karena selain pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan terkait pemenuhan syarat kumulatif menurut UU Pilkada dan beberapa putusan MK, juga antara posita dan petitum serta petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan, sehingga menjadi tidak jelas atau kabur.

Rahmadi menambahkan, sidang lanjutan masih belum dipastikan kapan, karena akan ada rapat permusyawaratan hakim dulu. Namun, ia memprediksi perkara ini sudah ada putusan pada 15-16 Februari mendatang.

“Makanya, selamat buat Ibu Wabup Pulang Pisau,” ucap Rahmadi berseloroh. yml

iklan atas

Pos terkait

iklan atas