Wali Kota Sayangkan Pemutusan Listrik PLN

  • Whatsapp
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin turut berkomentar atas terjadinya pemutusan aliran listrik sementara yang dilakukan oleh pihak PLN kepada sejumlah SOPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Saat ditemui, Selasa (2/2/2021) pagi, Fairid menegaskan bahwa alasan pemutusan yang dilakukan akibat keterlambatan pembayaran sehingga menunggak, bukanlah hal yang dilakukan secara sengaja oleh Pemko.

Fairid menjelaskan, yang menjadi kendala pihaknya melakukan pembayaran tepat waktu adalah adanya perubahan struktur penganggaran APBD dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang kini digantikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

SIPD yang merupakan aplikasi baru rancangan Kemendagri, beroperasi secara online dalam penginputan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021.

“Sistem itu berlaku di seluruh Indonesia, ini keharusan tidak boleh tidak dan semua harus menyesuaikan, termasuk Palangka Raya. Tanggal 1 Januari 2021 sistem ini diharapkan sudah berlaku, sebab tanggal 31 Desember 2020 sesuai informasi dari kementerian, SIMDA sudah dicabut sehingga semua sudah melalui SIPD. Tidak ada unsur kesengajaan dalam keterlambatan pembayaran. Proses dalam transisi ini membutuhkan waktu untuk menganggarkan penyelesaian tunggakan awal tahun ini,” ungkap Fairid.

Dia sangat menyayangkan keputusan sepihak yang diambil PLN untuk memutus aliran listrik, tanpa melakukan koordinasi kepada pihaknya terlebih dahulu. Sebab, sejumlah SOPD yang mendapatkan pemutusan aliran listrik adalah dinas yang berkaitan erat dengan pelayanan publik dan kepemerintahan.

“Kalau sampai layanan publik kepada masyarakat terganggu, yang akan rugi siapa? Kita semua. Alangkah baiknya pihak terkait lakukan koordinasi dan komunikasi apabila akan dilakukan pemutusan listrik pada layanan dan fasilitas umum. Lihat dasar dulu. Kalau seperti ini berarti tidak ada komunikasi dan koordinasi di dalamnya,” tuturnya.

Jika pihak PLN mengatakan pemutusan itu merupakan aturan dari pusat, lanjut Fairid, maka perubahan sistem penganggaran juga merupakan perintah pusat.

“Kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi, agar ke depannya hal ini tidak terjadi lagi. Mulai dari bawah ke atas,” timpalnya.

Salah satu yang dikhawatirkan pihaknya adalah jika sampai terjadi pada layanan publik vital. Sebut saja, pada rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Pada masa tanggap darurat Covid-19 seperti saat ini, dan dilakukan pemutusan aliran listrik di rumah sakit yang menangani pasien Covid-19, bagaimana alat di sana bekerja.

“Dalam menjalankan pemerintahan, perlu komitmen dan kerja sama yang kuat karena kita sama-sama saling menopang untuk dapat berdiri. Saya berharap agar kejadian ini tidak terjadi kembali,” ucap Fairid.rgb

iklan atas

Pos terkait

iklan atas