Sidang Kedua MK, Sugianto-Edy Santai

  • Whatsapp
H SUGIANTO SABRAN/H EDY PRATOWO DAN RAHMADI G LENTAM
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Sidang permohonan perkara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 yang digugat oleh pasangan calon (paslon) nomor 1 Ben Brahim S Bahat-Ujang Iskandar akan kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/2/2021) pukul 08.00 WIB.

Sidang kedua ini agendanya mendengarkan jawaban pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pihak terkait dan pengesahan alat bukti.

Paslon nomor urut 2 Sugianto Sabran-Edy Pratowo selaku pihak terkait melalui kuasa hukumnya Rahmadi G Lentam mengaku santai saja. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan, karena memang sejak awal sudah siap untuk menghadapi gugatan paslon Ben-Ujang di MK. Selain itu, apa yang didalilkan juga dinilai tidak relevan. Dengan bukti yang disiapkan optimis bisa mematahkan semua dalil pihak pemohon.

Enjoy-enjoy sajalah, karena yang didalilkan itu tidak relevan, terutama persoalan yang mencontohkan Pilkada di Papua untuk mencoba menangguhkan persoalan Pasal 158 UU tentang Pilkada itu sangat tidak relevan. Membangun narasi seolah-olah yang terjadi di Pilkada Kalteng itu kejahatan luar biasa, dan membandingkan kejahatan Pilkada yang lebih dahsyat daripada Pilkada di Kobar, itu mimpi orang baru bangun tidur mendadak jatuh dari ranjang dan benjol kepala,” kata Rahmadi, Senin (1/2/2021).

Pihaknya siap membuktikan di MK bahwa permohonan pihak penggugat itu nanti seperti meludah ke atas kena dahi sendiri. Dengan narasi yang akan dibangun nanti sebagai keterangan pihak terkait, dilengkapi bukti-bukti yang sudah tervalidasi yang berasal dari lembaga berwenang Bawaslu dan KPU.

Menurut Rahmadi, kalau membandingkan Pilkada Kalteng dengan Pilkada di Kabupaten Kobar beberapa tahun lalu, itu sangat jauh. Rahmadi anggap sebagai mimpi buruk yang terlalu buruk, sebab banyak perbedaannya. Salah satunya, pada saat itu masih belum berlaku ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tentang ambang batas. UU Pilkada Pasal 158 telah diuji dengan putusan MK Nomor 51 dan 58 PUU dan itu tetap berlaku dan MK sendiri yang menegaskannya.

“Bukti yang kami ajukan nanti tegen bewijs, artinya buktinya yang sangat kuat untuk mematahkan semua dalil tuntutan dari pihak pemohon,” ujar Rahmadi.

Kemudian, lanjut Rahmadi, yang menguji UU terutama Pasal 158 yang hendak ditangguhkan pemberlakuannya oleh pemohon, MK sudah menegaskan berdasarkan putusan MK Nomor 51/PUU-XIII/2016 tanggal 9 Juli 2015 kemudian Nomor 58/PUU-XIII/2016 9 Juli 2015.

Menurut Rahmadi, MK menegaskan dalam mengajukan permohonan paslon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada Nomor 8/2015 tentang Pilkada dalam memeriksa dan mengadili syarat formal pengajuan sengketa hasil Pilkada ke MK. Pasal ini membatasi gugatan sengketa hasil Pilkada hanya bisa diajukan kalau selisih suara penggugat dengan pemenang Pilkada maksimum 2 persen.

Justru sebaliknya, Rahmadi menyebut laporan pihak terkaitlah yang banyak terbukti. Ada putusan dan rekomendasi Bawaslu. Itu menjadi bukti kuat yang bersifat tegen bewijs, bukan sekadar pernyataan yang sebanyak-banyaknya.

Masih menurut Rahmadi, bukti yang diajukan sepanjang belum divalidasi dalam artian ada putusan lembaga berwenang yang menindaklanjuti temuan atau laporan, maka hasilnya tidak ada. Maka, bukti-bukti tersebut bisa dikesampingkan. Terlebih semua dalil yang disampaikan yang dinarasikan pemohon, semua sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu dan tidak terbukti.yml

iklan atas

Pos terkait

iklan atas