TIGA HARI PEMKO TANPA LISTRIK

  • Whatsapp
Ketua DPRD Kota Sigit K Yunianto
iklan atas

** DPRD Sayangkan PLN Putus Aliran Listrik Pemko

** 3 Hari Listrik Rujab Wali Kota dan Wawali Kota Dimatikan

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Sejumlah Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, terganggu. Pasalnya, aliran listrik diputus pihak PLN sejak Jumat lalu, dengan alasan keterlambatan pembayaran, dan pada Senin (1/2/2021) PLN baru menyalakan kembali listrik.

Sementara itu menurut informasi, selain perkantoran Pemko, PLN juga memadam listrik Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kantor Disperkim dan Dinas Perhubungan KOta Palangka Raya dan kantor lainnya di Pemko selama  3 hari.

Sejumlah pihak menyayangkan kejadian tersebut. DPRD Kota Palangka Raya pun segera mengambil langkah sigap dengan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait, yakni PLN UWH Kalselteng UP 3. RDP digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD, Senin (1/2).

RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Sigit K Yunianto, dihadiri perwakilan PLN dan sejumlah Kepala SOPD di lingkungan Pemko Palangka Raya.

Sigit mengatakan, tujuan utama digelarnya RDP untuk mencari solusi terkait pemutusan arus listrik kantor yang sempat terjadi di sejumlah SOPD/tempat pelayanan umum dan objek sosial lainnya yang dilakukan pihak PLN.

Namun, RDP tersebut urung dilaksanakan, karena Manajer PLN UWH Kalselteng UP 3 berhalangan hadir. Sehingga Sigit memutuskan untuk menunda rapat sambil menunggu perkembangan selanjutnya.

“Kita berencana duduk bersama untuk mencari solusinya bagaimana. Kita turut menyayangkan, sebab PLN juga bagian dari pemerintah, kenapa tidak bisa saling berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik terlebih dahulu. Toh pemerintah daerah pasti bayar kok, tidak mungkin tidak bayar,” kata Sigit.

Politisi PDIP ini menjelaskan, alasan adanya keterlambatan pembayaran yang terjadi saat ini dikarenakan masih dalam proses. Sebab, saat ini manajemen keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sekarang telah berubah menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri. Prosesnya juga secara online, sehingga ada proses transisi yang lagi-lagi masih dalam tahap penyesuaian.

“Jadi ini pada intinya Pemko tengah berproses. Tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan BPKD, kemungkinan satu atau dua minggu ini sudah clear. Jadi saya harap pihak terkait apabila sudah mengirimkan surat kepada pemerintah, mohon dipertimbangkan dan tidak langsung main putus. Yang belum bayar ini di bulan Januari saja. Kita bisa saling koordinasi, karena saya kira kunci utama adalah komunikasi dan koordinasi. Tapi, saya rasa sudah ada kirim surat kok tidak ada sedikit toleransi, ini pemerintahan loh,” ucap Sigit.

Sementara itu, Manajer PLN ULP Palangka Raya Timur Yuda Prahara saat ditemui wartawan usai pertemuan tersebut menuturkan, pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. PLN akan menunggu statemen resmi dari Manajer PLN UWH Kalselteng UP 3 perihal penyebab pemutusan maupun koordinasi dan komunikasi di dalamnya.

“Kita akan menunggu keputusan rapat selanjutnya begitu manajer hadir untuk memberikan keterangan,” katanya singkat. rgb

iklan atas

Pos terkait

iklan atas