Pemerintah Didesak Tanggapi Keluhan Petani Food Estate

  • Whatsapp
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Jainudin Karim dan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pulpis Slamet Untung Riant
iklan atas

*** Distan Pulpis: 2020, Produksi Padi Menurun

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) segera menindaklanjuti keluhan para petani food estate.

Pasalnya, sejumlah petani mengeluhkan jadwal musim tanam dalam percepatan program food estate, sehingga mengakibatkan kegagalan panen dan menimbulkan kerugian di awal realisasi program yang ditujukan untuk menopang ketahanan pangan tersebut.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam (SDA) Jainudin Karim, realisasi program food estate harus menyesuaikan iklim tanam di wilayah pencanangannya. Hal ini guna meminimalisir berbagai permasalahan seperti gagal panen yang diakibatkan curah hujan tinggi maupun tanaman terserang hama.

“Sebenarnya wajar saja apabila di awal terjadi kegagalan dan ke depannya kegagalan tersebut harus menjadi pembelajaran bersama untuk keberhasilan program food estate. Namun yang menjadi catatan, iklim suatu wilayah itu berbeda-beda dan harus menyesuaikan,” ucap Jainudin, saat dibincangi Tabengan di gedung dewan, Senin (1/2).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini juga mengatakan, geografis wilayah menjadi perihal yang harus mendapat kajian secara mendalam oleh pemerintah. Karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan food estate dan potensi permasalahan bisa diminimalisir.

“Geografis juga menjadi penentu keberhasilan program food estate. Hal ini harus dikaji secara mendalam mengingat geografis di wilayah Kalteng sangat jauh berbeda dengan di Pulau Jawa. Jadi tidak bisa disamakan dengan menerapkan sistem tanam seperti di sana,” ujarnya.

Adanya keluhan para petani food estate terkait ketidaksesuaian musim tanam, sambungnya, harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah khususnya stakeholder terkait. Bahkan, ia menyarankan agar dinas terkait segera turun ke lapangan untuk memastikan permasalahan tersebut dan mencari solusi.

“Biasanya padi dipanen 2 atau 3 kali dalam setahun. Misalnya musim tanam dimulai pada Desember dan panen 3 bulan kemudian khususnya untuk padi unggul. Tetapi apabila dipaksakan ditanam lebih cepat, potensi kegagalan akan lebih besar mengingat ketidaksesuaian iklim. Jadi kita minta pemerintah khususnya stakeholder terkait untuk segera turun tangan mengatasi permasalahan ini,” pungkas politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Produksi Padi Menurun

Menyikapi apa yang disampaikan Kepala Desa Blanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Amin Arifin yang mengeluhkan penurunan hasil produksi padi di wilayahnya masuk dalam program lumbung pangan atau food estate, dan banyak juga petani yang mengalami gagal panen, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pulpis Slamet Untung Rianto menegaskan, di tahun 2021 ini pihaknya lebih mengedepankan perencanaan.

Pihaknya menggarisbawahi di 2020 untuk program food estate itu datangnya di pertengahan tahun, tentunya perencanaan pun sambil berjalan.

Menurut Slamet, perencanaan itu kunci utama untuk keberhasilan. Pada tahun 2020 itu adalah suatu pencerminan banyak kekurangan dan ada kelebihannya. Kekurangan inilah yang diperbaiki di 2021.

Untuk awal 2021, tegas Slamet, pihaknya sudah merencanakan betul-betul, dan ia pun menjelaskan kenapa produksi padi menjadi menurun. Menurutnya, di 2020 itu terjadi pergeseran waktu tanam, yang mulanya waktu tanam di bulan Oktober-November digeser di Agustus-Sepetember, sehingga ada permasalahan hama penyakit, seperti hama tikus, walang sangit dan sebagainya. Selain itu, juga adanya keterlambatan bantuan pupuk. nvd/c-mye

iklan atas

Pos terkait

iklan atas