TARIF PCR MAHAL- DPRD Minta RS Swasta Ditindak

  • Whatsapp
TARIF PCR MAHAL- DPRD Minta RS Swasta Ditindak
Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng Kuwu Senilawati
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Kalangan anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menindak tegas rumah sakit (RS) yang menerapkan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan harga tinggi atau tidak sesuai standar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kuwu Senilawati saat dibincangi Tabengan di gedung dewan, Selasa (19/1/2021). Menurutnya, penerapan harga tinggi untuk tes PCR sangat memberatkan masyarakat, khususnya tingkat ekonomi menengah ke bawah.

“Harus ada ketegasan pemerintah, khususnya Dinkes agar RS swasta mengikuti aturan Kemenkes dalam penerapan harga standar tes PCR. Karena kasihan masyarakat kita terutama yang berada di kelas menengah ke bawah, padahal kesadaran masyarakat untuk tanggap terhadap pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sudah sangat baik,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga meminta agar pemerintah tidak ragu untuk memberikan sanksi kepada RS swasta yang tidak mau mengikuti aturan pemerintah.

Pasalnya, pandemi Covid-19 yang melanda Bumi Tambun Bungai harus dihadapi bersama-sama tanpa adanya unsur kepentingan dengan memanfaatkan situasi sebagai lahan bisnis.

“Kita dorong agar pemerintah tidak ragu untuk memberikan teguran atau sanksi. Karena RS jelas tidak mau mengalami kerugian. Kalau mereka masih tidak mau mengikuti aturan setelah diberi teguran, tutup saja RS tersebut untuk sementara atau permanen,” tegasnya.

Dikatakan srikandi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, dalam pelaksanaan pelayanan, pihak RS swasta juga harus mengedepankan jiwa sosial terhadap masyarakat terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Paling tidak, harus ada kebijakan dari pemangku kebijakan RS swasta itu sendiri. Karena yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya kita bersama-sama memutus mata rantai pandemi tanpa meninggalkan sisi sosial terhadap masyarakat,” pungkasnya. nvd

iklan atas

Pos terkait

iklan atas