TOLAK PEMEKARAN KOTAWARINGIN-AMPKT Unjuk Rasa ke DPRD dan Kantor Gubernur

  • Whatsapp
UNJUK RASA- Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng menerima perwakilan ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Tengah (AMPKT) saat unjuk rasa menolak pemekaran Provinsi Kotawaringin di gedung dewan, Senin (18/1/2021). TABENGAN/NOVAN
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM-  Sekalipun tidak mendapatkan rekomendasi dari BPBD Kota Palangka Raya, Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Tengah (AMPKT) tetap melakukan aksi damai di depan Kantor DPRD Kalteng, Senin (18/1/2021). Mereka menuntut DPRD untuk mengkaji ulang rencana pemekaran Provinsi Kotawaringin.

Dalam aksi damai yang mengusung tema Gerakan Solidaritas Menolak Pemekaran Provinsi Kotawaringin, para pengunjuk rasa mendesak agar DPRD Kalteng membatalkan persetujuan pemekaran Provinsi Kotawaringin yang dinilai terburu-buru dan tidak mempertimbangkan efek negatif yang akan dirasakan oleh Bumi Tambun Bungai di kemudian hari.

“Sehubungan dengan adanya wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin yang merupakan bagian dari Kalteng, kami yang tergabung dalam AMPKT merasa sangat keberatan. Karena berdasarkan fakta saat ini, kami berpandangan bahwa pemekaran tersebut terkesan sangat terburu-buru, tanpa memikirkan serta mempertimbangkan efek ke depannya,” ucap koordinator AMPKT Rotama, di sela berlangsungnya aksi unjuk rasa.

Dia juga mengatakan, dengan menyetujui wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kalteng dianggap telah menyakiti hati masyarakat Dayak. Pasalnya, Provinsi Kalteng terbentuk dari hasil perjuangan para pahlawan Dayak yang berjuang untuk mempersatukan Bumi Tambun Bungai.

“Tidak semua masyarakat Dayak menerima pemekaran Provinsi Kotawaringin. Jangan menghalalkan segala cara untuk memecah belah kami masyarakat Dayak Kalteng. Jadi kami mendesak agar pemekaran Provinsi Kotawaringin dibatalkan,” tegas Rotama, saat berorasi.

Selain itu, pihaknya juga menilai bahwa fokus penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19, jauh lebih penting dibandingkan membahas pemekaran DOB.

“Banyak hal yang jauh lebih penting dibandingkan membahas pemekaran Provinsi Kotawaringin. Salah satunya seperti fokus penanganan pandemi, memikirkan kesejahteraan masyarakat Kalteng dan lain-lain. Kami menyampaikan hal ini bukan tanpa alasan karena Kalteng dibentuk dari perjuangan masyarakat Dayak, termasuk perjuangan Tjilik Riwut di tahun 1947. Apabila tetap dimekarkan sama saja tidak menghargai perjuangan para pahlawan Dayak,” tandasnya.

Setelah kurang lebih 1 jam berorasi di depan Kantor DPRD Kalteng, akhirnya beberapa perwakilan AMPKT diterima oleh DPRD Kalteng.

“Kami beri waktu bagi anggota dewan hingga 18 Februari nanti. Jika tidak ada tanggapan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” ujar Rotama.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno SP mengakui, beberapa waktu lalu ada permohonan dari perwakilan masyarakat lainnya yang menginginkan pemekaran dan pembentukan Provinsi Kotawaringin.

“Itu sudah kita terima dan kita lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mereka. DPRD Kalteng terdiri dari 45 orang di dalamnya terdiri dari beberapa fraksi. Karena proses ini masih panjang dari 2006 dan satu tahun lalu mereka telah audiensi dengan kita, tapi karena persyaratan dan sebagainya yang perlu dilengkapi kita kembalikan. Kemarin mereka menyampaikan lagi dan kita sambut kita adakan RDP, langkah selanjutnya kita membentuk tim berjumlah 17 orang yang di dalamnya mewakilki semua fraksi yang ada di DPRD,”  beber Wiyatno.

Wiyatno mengungkapkan, aspirasi yang disampaikan oleh AMPKT terkait penolakan terhadap pemekaran Provinsi Kotawaringin akan segera disampaikan kepada Pemprov Kalteng dan stakeholder terkait untuk dibahas kembali bersama tim  Komisi DPRD Kalteng yang membidangi.

Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Kalteng, AMPKT selanjutnya menuju Kantor Gubernur Kalteng. Namun, perwakilan AMPKT sedikit kecewa karena keinginan berjumpa dan menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur Sugianto Sabran tidak terpenuhi.

Mereka hanya ditemui oleh pejabat yang mewakili gubernur, yaitu Kaban Kesbangpol Agus Pramono dan Kepala Biro Pemerintahan Ahmad Husain.

Saat dimintai tanggapannya, baik Kaban Kesbangpol dan Kepala Biro Pemerintahan tidak dapat memberikan konfirmasinya terkait tuntutan dari AMPKT tersebut.

“Karena kami hanya mewakili daripada pimpinan, kami belum bisa mengambil keputusan dan memberikan komentarnya,” ucap Ahmad Husain saat ditanyai usai audiensi. dsn/ndv

iklan atas

Pos terkait

iklan atas