Tahapan DOB Provinsi Kotawaringin Masih Panjang dan Perlu Pertimbangan

  • Bagikan
Ketua Komisi I DPRD Kalteng Bidang Hukum, Anggaran dan Pemerintahan Y Freddy Ering

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Menyikapi aksi penolakan dari ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Tengah (AMPKT) terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kotawaringin. Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menejelaskan, bahwa tugas dan fungsi DPRD Kalteng dalam wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin tersebut hanya melaksanakan evaluasi terhadap usulan tersebut.

Hal ini disampaikan langsung Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi hukum, anggaran dan pemerintahan Y Freddy Ering, saat melaksanakan pertemuan bersama perwakilan AMPKT, di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Senin (18/1/2021).

“DPRD Kalteng sebelumnya telah melaksanakan pertemuan dengan stakeholder dari wacana pembentukan DOB Kotawaringin. Dan saat itu, kami hanya melaksanakan evaluasi terhadap paparan yang disampaikan terkait pertimbangan pembentukan Provinsi Kotawaringin dan masih ada tahapan panjang sebelum benar-benar disahkan menjadi Provinsi pemekaran,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengungkapkan, secara kronologis keinginan pemekaran Provinsi Kotawaringin telah diajukan sejak 10 tahun lalu dan pengajuan tersebut harus melewati tahapan yang cukup panjang, khususnya terkait persyaratan yang harus dilengkapi.

“Kita berterima kasih atas aspirasi serta masukan yang disampaikam pihak AMPKT kepada DPRD terkait usulan pemekaran DOB Kotawaringin.  Dan wacana ini, sebenarnya sudah ada sejak 10 tahun lalu. Jadi bisa dikatakan melewati tahapan maupun proses yang sangat panjang dengan mempertimbangkan sejumlah persyaratan. Seperti jumlah masyarakat, luasan wilayah, perekonomian, akar sejarah dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng ini juga menegaskan, pelaksanaan rapat dengan tim presidium provinsi Kotawaringin beberapa waktu lalu, bukanlah untuk menyetujui. Melainkan hanya mengevaluasi apa yang diajukan oleh tim predisium pemekaran Provinsi Kotawaringin.

“Pertemuan kemarin dengan tim presidium, bukan untuk menyetujui. Tetapi kita mengevaluasi apa yang disampaikan dan pada kenyataannya masih banyak yang bolong atau harus dilengkapi. Sehingga kita meminta kepada tim presidium untuk melengkapi kembali. Setelah lengkap, baru kita agendakan pertemuan berikutnya,” pungkasnya. nvd

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *