Kalteng Belum Anggarkan Biaya Pembelian Vaksin Covid-19

  • Whatsapp
Ketua Komisi I DPRD Kalteng Y Freddy Ering
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Mulai didistribusikannya vaksin Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 ke sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya ke Kalimantan Tengah (Kalteng), memberikan angin segar bagi segenap lapisan masyarakat.

Pasalnya, masyarakat telah lama menantikan kehadiran vaksin Covid-19, dengan harapan vaksin tersebut mampu mengatasi permasalahan pandemi yang telah muncul sejak akhir 2019 dan mulai merambah masuk ke Indonesia awal 2020 lalu.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kalteng Y Freddy Ering, anggaran pembiayaan untuk pembelian dan pendistribusian vaksin Covid-19 yang saat ini telah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia masih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) atau dana dari pemerintah pusat.

Sementara untuk APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai saat ini masih belum ada petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, Pemprov bersama DPRD belum ada menganggarkan untuk pembelian vaksin Covid-19.

“Setahu saya anggaran pembelian hingga pendistribusian vaksin tersebut, masih dibebankan ke dalam APBN seluruhnya. Kalaupun memang dibebankan juga ke dalam APBD, saya belum menerima informasi tersebut dari pihak eksekutif,” ucap Freddy, saat dibincangi Tabengan, di gedung dewan, Selasa (05/01/2021).

Freddy yang juga Ketua Tim Pengawasan Anggaran Covid-19 dan Pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah ini mengatakan, apabila memang anggaran pembelian vaksin juga dibebankan ke dalam APBD, maka pihaknya akan menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

“Kita tunggu saja seperti apa keputusan dari pemerintah pusat, kalau memang dibebankan dalam APBD, maka akan segera kita koordinasikan dengan pihak eksekutif. Karena sampai sekarang kita belum tahu atau belum menerima adanya aturan dari pemerintah terkait masalah penganggaran untuk pembiayaan vaksin Covid-19, baik itu petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat,” pungkas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini. nvd

iklan atas

Pos terkait

iklan atas