Fraksi PDI Perjuangan Usulkan Revisi Tatib

  • Whatsapp
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng, Y Freddy Ering
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Mengawali tahun 2021, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan sejumlah pokok pikiran (Pokir), yang nantinya akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan kinerja DPRD Kalteng tahun 2021.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng, Y Freddy Ering, salah satu pokir yang akan disampaikan, terkait adanya revisi tata tertib (tatib) agar persoalan dan kerancuan program kegiatan maupun agenda pembahasan-pembahasan, bisa masuk dalam tatib.

“Kita dari Fraksi PDI Perjuangan ada merancang pokir dalam rangka program kegiatan tahun 2021, yang pertama yaitu adanya revisi tatib. Karena hal itu penting untuk mengatasi persoalan maupun kerancuan program kegiatan, pembahasan dan sebagainya termasuk anggaran, agar diatur ke dalam tatib,” ucap Freddy, saat dibincangi Tabengan, di gedung dewan, Senin (04/01/2021).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, usulan lain yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, agar pelaksanaan-pelaksanaan rapat di DPRD Kalteng, tetap mematuhi dan mengedepankan standar Protokol Kesehatan (prokes).

“Usulan lainnya yaitu tetap mematuhi prokes, kemudian tetap melaksanakan pertemuan baik itu tatap muka maupun secara virtual,” ujar Freddy yang juga Ketua Komisi I DPRD Kalteng, yang menbidangi hukum, anggaran dan pemerintahan ini.

Kemudian, sambung Freddy, berkaitan dengan Kunjungan Kerja (Kunker) maupun reses, Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan agar mengurangi perjalanan keluar daerah dan lebih banyak melaksanakan reses kedalam daerah, dimana hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi menyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

“Kita juga mengusulkan agar pelaksanaan kunjungan, lebih banyak dilaksanakan kedalam daerah ketimbang keluar daerah. Karena keluar daerah jauh lebih beresiko terpapar Covid-19 dan yang terakhir yaitu terkait alat kelengkapan dewan, khususnya ketersediaan Sarana Prasarana (Sapras), agar kedepannya kegiatan lebih lancar dan target yang direncanakan bisa tercapai,” pungkas. nvd

iklan atas

Pos terkait

iklan atas