Baron Tolak Dampingi Ben-Ujang ke MK

  • Bagikan
Baron Ruhat Binti SH

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Baron Ruhat Binti, salah satu pengacara senior di Bumi Tambun Bungai yang menjadi tim hukum pasangan calon (paslon)  Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Ben Brahim dan Ujang Iskandar, menegaskan tidak terlibat lagi seandainya ada gugatan hasil Pilkada oleh paslon nomor urut 1 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada alasan yang diungkapkan Baron mengapa dirinya enggan mendampingi ke MK meskipun pernah diminta. Menurut dia, sebagai pengacara harus rasional dan proporsional dengan mengutamakan keadilan dan kebenaran, namun faktanya paslon nomor urut 2 Sugianto Sabran dan Edy Pratowo sudah menang.

“Apapun hitam putihnya perjalanan ini, itu faktanya, sehingga MK seharusnya menguji permohonan yang memang proporsional. Kalau 32 ribu suara selisihnya, menurut saya, di luar akal sehat kita dengan bukti-bukti, saksi-saksi kecurangan yang remeh-temeh itu. Kita juga mempunyai kewajiban memberikan pembelajaran dan mencerdaskan orang banyak, profesi ini idealismenya di situ. Karena hidup ini kan tidak hanya mencari duit,” kata Baron, Selasa (29/12/2020).

Dengan pertimbangan tersebut dan untuk menjaga kehormatan profesi advokat, Baron menyatakan tidak terlibat lagi. Kalau ada pengacara lain silakan.  Dia mengutamakan bertindak secara hukum itu dengan kepatutan, akal sehat dan dengan kewajaran. Kalau ada hal-hal di luar akal sehat dan keprofesionalan apa yang mau diperjuangkan dan buang-buang energi saja.

Menurut Baron, sebagai pengacara yang harus dijaga, di atas kepentingan mencari nafkah itu ada kehormatan. Pahit manisnya dalam Pilkada sudah terjadi dan kalah menang harus diterima.

Dia pun menegaskan tetap profesional dan tidak terlibat dalam kekalahan maupun kemenangan. Tanggung jawab profesional memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan akal sehat.

“Aku mangajak kita membaca takdir, memahami takdir dengan bijak. Artinya jangan melawan takdir dan kita berhikmat membaca keinginan Tuhan,” imbuh Baron.

Baron juga menilai, laporan ke MK mungkin sangat sulit dikabulkan karena tidak ada hal-hal yang luar biasa. Kalau ada kecurangan yang luar biasa, baru bisa berpikir untuk ke MK dan mungkin ada pertimbangan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), misalnya di Lamandau menang Ben-Ujang, tapi di Kapuas kalah, itu namanya politik dan takdirnya sudah seperti itu.

Dikatakan, tidak ada tindakan yang menurutnya luar biasa ada kecurangan. Kalkulasi apapun sangat sulit, sehingga ia tetap memilih untuk menjaga akal sehat. Sampai saat ini Baron masih belum mengundurkan diri sebagai tim hukum Ben-Ujang pada saat kampanye, tapi tidak terlibat lagi untuk sampai ke MK. yml

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *