HADAPI GUGATAN DI MK- KPU Kalteng Gandeng Advokat Ali Nurdin

  • Bagikan
Ketua KPU Provinsi Kalteng Harmain

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) siap menghadapi apabila ada gugatan hasil Pilkada Kalteng di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan pasangan calon (paslon) Ben Brahim S Bahat-H Ujang Iskandar.

Komisioner KPU Kalteng Divisi Hukum Sapta Tjipta menegaskan, sejak jauh hari sebelum tahapan Pilkada, KPU Kalteng bahkan sudah siap menghadapi gugatan apabila ada gugatan dari paslon mana pun ke MK.

Menurutnya, saat ini KPU telah melakukan MoU dengan lawyer Ali Nurdin, AnP Law Firm terhimpun dari para advokat dan asisten advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang merupakan langganan pengacara KPU RI.

“Tapi kami masih menunggu terkait gugatan pemohon paslon 01, apakah sudah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi atau belum. Kalau sudah registrasi, maka akan ada pemberitahuan dari MK, baru di situlah nanti kami akan membuat jawaban,” kata Sapta, Rabu (23/12/2020).

Hal senada juga disampaikan Ketua KPU Kalteng Harmain, bahwa pihaknya sudah siap menghadapi gugatan di MK. Siap bertanggung jawab dengan pekerjaan yang telah dilakukan dan selalu konsultasi dengan Biro Hukum dan Divisi Hukum KPU RI.

“Selain itu, juga sudah memetakan potensi-potensi yang digugat dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kami juga sudah menyiapkan tim kuasa hukum KPU Provinsi Kalteng. Sekali lagi pada prinsipnya kita sudah siap,” kata Harmain.

Sebelumnya KPU Kalteng sudah melaksanakan Rakor persiapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng bersama KPU se-Kabupaten/Kota. Kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rakor bersama petugas adhoc  PPK seluruh kecamatan se-Kalteng.

Sesuai jadwal, pada 18-19 Januari 2021, baru menerima salinan permohonan gugatan. Pencatatan registrasi di MK pada 18 Januari, kemudian disampaikan salinan permohonan ke KPU Kalteng sebagai tergugat 18-19 Januari.

“Apabila sudah diregister, barulah kuasa hukum KPU Kalteng segera melakukan pendampingan hukum dan mempelajari serta mempersiapkan pokok-pokok masalah yang dimohonkan,” jelas Harmain. yml

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *