DAD, Fordayak dan PT IMK Finalisasi Cetak Buku Peradilan Adat Dayak

  • Bagikan
DISKUSI FINALISASI - Tampak Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Andrie Elia Embang, Staf Comrel PT Indomuro Kencana Eko Subagyo, Perwakilan Damang Kardinal Tarung dan Ketua Fordayak Kalteng Bambang Irawan. TABENGAN/DODDY

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Hukum adat menjadi satu aturan yang wajib ditaati oleh semua orang yang ada di wilayah tersebut. Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki aturan yang mengikat secara tegas keberadaan masyarakat lokal, dan pendatang yang tinggal di Kalteng. Kalteng memiliki Paraturan Adat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peradilan Adat. Sejumlah kalangan sudah melakukan pembahasan terkait dengan pencetakan terbaru Tata Cara Peradilan Adat.

Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Andrie Elia Embang, manyampaikan, dicetaknya buku tentang Tata Cara Peradilan Adat yang baru ini menjadi landasan dan pegangan bagi seluruh masyarakat Kalteng, baik itu suku dayak di Kalteng, maupun yang berasal dari luar namun berada di Kalteng.

“Filosofisnya adalah Falsafah Huma Betang, Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung. Artinya, ini menjadi pegangan bersama untuk dapat ditaati. Aturan ini, pada saatnya ketika sudah diterbitkan tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Ini juga menjadi sumber hukum dalam bentuk kearifan lokal,” kata Elia Embang, saat menanggapi kesiapan penerbitan buku tentang Tata Cara Peradilan Adat, Jumat (18/12/2020) di Palangka Raya.

Buku ini, lanjut Elia, tatanan dalam menjalankan kehidupan. Bagaimanapun, ini menjadi referensi yang sangat baik bagi masyarakat, tidak hanya bagi suku dayak tapi seluruh masyarakat yang tinggal di Kalteng. Terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang sudah terlibat, dan ambil bagian, bahkan mensponsori dalam hal ini adalah PT Indomuro Kencana (IMK) untuk penerbitan buku ini nantinya.

Sementara itu, Eko Subagyo staf CSR PT Indomuro Kencana menjelaskan, PT Indomuro Kencana (IMK) merupakan bagian dari masyarakat, yang wajib menjunjung tinggi dan mendapat perlindungan adat. Artinya, perlakuan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Intinya, PT IMK terpanggil untuk memberikan dukungan dalam upaya penerbitan buku tata cara peradilan adat ini.

“Hukum adat dayak bisa dipahami secara holistik dan komprehensif oleh masyarakat, dan tokoh. Aturan ini dapat menjadi bahan pembelajaran, sehingga dapat dipahami oleh seluruh masyarakat secara berjenjang, mulai lingkup terkecil seperti mantir maupun damang, sampai naik ke lembaga seperti DAD,” kata Eko.

Buku ini, menurut  Eko, bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagaimana implementasi dan aplikasi hukum adat yang ada di Kalteng. PT IMK sebagai bagian dari pelaku usaha yang ada, tentu saja sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah kearifan lokal, salah satunya adalah hukum adat. Hukum adat dapat sebagai acuan bagi siapapun yang ada di bumi Kalimantan Tengah, bagaimana aturan ini dapat dicetak kembali, untuk kemudian disosialisasikan kelini-lini masyarakat yang paling kecil.

Terpisah, Ketua Fordayak Kalteng Bambang Irawan, menjelaskan, buku terkait dengan peradilan adat ini pada dasarnya sudah ada, dan siap. Penyusunan buku ini dilakukan dengan berbagai agenda diskusi yang dilakukan secara virtual. Pembahasan terkait buku peradilan adat ini mengambil tema Masih Relevankan Hukum Adat Dimasa Sekarang Ini. Hasil diskusi sangat menarik, dimana terdapat cukup banyak masukan dari berbagai narasumber.

“Apa yang menjadi masukan tersebut, semata untuk memperkaya isi dari buku peraturan. Buku ini segera dicetak pada Januari 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan keliling kesemua daerah di Kalteng untuk mensosialisasikannya. Sejumlah elemen dan tokoh akan ditemui, untuk menyerahkan buku ini nantinya,” kata Bambang.

Buku yang dicetak ini nantinya, harap Bambang, menjadi referensi dan juga pegangan, baik sebagai masyarakat adat, ataupun sebagai pribadi yang mendapatkan amanah sebagai tokoh adat. Khusus bagi tokoh adat yang merupakan hakim dalam proses hukum adat. Buku yang diterbitkan isinya aturan adat ini, wajib ditaati oleh seluruh masyarakat dan elemen masyarakat yang tinggal di Kalteng. Dimana setiap orang/pihak wajib menjunjung tinggi dan mendapat perlindungan sama oleh hukum Adat.

Senada dengan ketiganya, Perwakilan Damang Kardinal Tarung, setuju dengan tujuan dicetaknya buku peradilan adat ini nantinya. Literasi dan pegangan merupakan dua poin penting dari keberadaan buku ini nantinya. Buku ini disusun dengan melibatkan akademisi, sehingga keberadaan buku ini bisa dipahami dengan rasional.

“Dinamika kehidupan dan dinamika sosial yang ada sekarang ini, buku peradilan ada bertujuan pula menghindarkan masyarakat dari berbagai benturan. Justru saling melengkapi, dimana menciptakan masyarakat yang tertib, tentram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Kardinal.ded

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *