Korban PT Adhi Graha Mengadu ke Wali Kota

  • Bagikan
BUKTI DOKUMEN- Leonard Tambunan, perwakilan korban PT Adhi Graha, menyerahkan beberapa bukti dokumen kepada Asisten III Pemko untuk dapat ditindaklanjuti, Kamis (17/12/2020).

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Sejumlah nasabah PT Adhi Graha Properti kembali mendatangi Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (17/12/2020), guna menyampaikan aspirasi terkait persoalan pengembalian uang nasabah yang hingga kini belum tuntas.

Mewakili para nasabah yang menjadi korban PT Adhi Graha, Leonard Tambunan mengatakan, pihaknya atas nama nasabah PT Adhi Graha ingin mengadukan permasalahan warga Palangka Raya. Kedatangan mereka untuk menceritakan perihal kerugian yang dialami oleh masyarakat Palangka Raya yang menjadi nasabah PT Adhi Graha.

“Jadi kami ‘anak-anak Pak Wali’ memohon bantuan kepada Pak Wali untuk membantu kami. Minimal mengurangi kerugian kami derita, sesudah kerugian materi mungkin kami minimal minta dukungan moril dengan harapan Pak Wali membantu kami, dengan tim menyelesaikan SKT yang ada untuk bisa dipergunakan mengembalikan dana nasabah,” ujar Leonard.

Leonard juga mengatakan, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Jaringan Asosiasi Pemerintahan agar menghubungi pemerintahan lingkup Kalimantan untuk menutup peluang bisnis PT Adhi Graha, karena diduga PT Adhi Graha membuka jaringan dengan nama yang berbeda di provinsi lain, di Penajam ataupun yang lain.

Dia juga meminta Wali Kota Palangka Raya untuk mengintrospeksi jajarannya agar tidak sekadar memberi izin. Terutama perusahaan-perusahaan yang orientasinya mengumpulkan dana masyarakat. Tidak hanya memberi izin, tapi mengawal sampai semua proses berjalan lancar.

“Bayangkan saja, jika membuka kios minuman bubble saja, memerlukan izin dan diawasi, lalu bagaimanakah proses perizinan perusahaan besar yang menerima uang masyarakat dan pengawasannya? Korban PT Adhi Graha ada sekitar 2.500 orang. Kalau dengan istri dan anak 2 ada sekitar 10.000 warga Kota Palangka Raya. Kerugian korban relatif, tapi paling kecil sekitar Rp3 jutaan, yang paling besar Rp1 miliar. Total kerugian sekitar Rp15 miliaran,” ungkapnya.

Menurut Leonard, pada pertemuan tersebut, pihak Pemko yang diwakili Asisten III bersama jajarannya, seperti Kepala Disnaker dan Satpol PP, akan melakukan disposisi kepada Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin untuk bisa menerima perwakilan korban PT Adhi Graha. Sehingga bisa berkomunikasi langsung, sambil perwakilan juga menitipkan surat SKT sebagai pertimbangan oleh Pemko untuk membentuk tim bagi penyelesaian masalah ini.

Langkah hukum yang diambil, menurut Leonard, adalah mengikuti perjanjian yang dibuat oleh Direktur PT Adhi Graha yang berakhir 15 Desember 2020. Sesudah dari Pemko dan tim yang akan dibentuk, sambil berjalan pihaknya akan membuat pengaduan baru, yaitu pengaduan pidana, pencucian uang dan perdata. Surat pengaduan akan disampaikan ke Kapolri, Kapolda, Irwasda dan Lembaga Perlindungan Konsumen.

“Kami, nasabah intinya ingin uang kami dikembalikan. Untuk itu, kami juga memakai jalur dari tipikor, kalau bisa dana tetap dikembalikan. Intinya itu. Karena dana ini kepunyaan masyarakat kecil, korban Covid, PHK, usaha-usaha kecil. Kami juga menuntut orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan kerugian korban PT Adhi Graha ini untuk kemudian diberikan sanksi,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kristiani, salah satu korban mengatakan, dirinya telah membayar sejumlah uang untuk 200 unit ruko dan 10 unit rumah. Kristiani yang menjadi nasabah sejak Juni 2019 menyebut, alasannya tertarik adalah dengan mengambil outlet bisa disewakan dan nasabah dapat keuntungan dari sewa outlet itu.

“Terus setelah dalam jangka waktu 5 tahun, outlet itu sudah jadi milik pribadi dan nasabah cukup membayar DP-nya saja. Mungkin yang bisa jawab ini lawyer saya, untuk berapa jumlah nilai rupiahnya. Pada intinya saya ambil jumlahnya sekian, rukonya 200 dengan rumah 10 dan sejumlah lapak juga. Langkah hukum belum ada yang diambil. Pengembalian uang pun belum hingga hari ini,” ujar Kristiani.

Menurut Kristiani, Direktur PT Adhi Graha Arie Respati menjanjikan tanggal tertentu, tapi tidak ada pengembalian hingga saat ini. Nomor teleponnya pun ada 10 lebih. Celakanya, dari 10 itu tidak ada satu pun yang dapat dihubungi, bahkan Kristiani diblokir oleh Arie Respati.

Asisten III Pemko Palangka Raya Kandarani yang menerima perwakilan nasabah PT Adhi Graha mengatakan, pihaknya akan meneruskan keluhan para nasabah kepada Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin agar persoalan tersebut dapat segera dituntaskan.

“Mungkin mulai besok (Jumat) kami melalui nota dinas kepada Wali Kota supaya melakukan pertemuan dengan mereka, sambil kita mencari informasi alamat Adhi Graha di Jakarta itu di mana. Supaya kita bisa menyurati mereka untuk dipertemukan dengan mereka untuk penyelesaian masalah,” katanya.

Iptu Suharno dari Polresta Palangka Raya yang turut hadir dalam audiensi tersebut, mengatakan, persoalan ini sudah ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Untuk Arie Respati, Direktur PT Adhi Graha, Suharno membenarkan bahwa dalam hal penyidikan pihaknya belum dapat melakukan penahanan kota ataupun penahanan luar. Sebab, hingga saat ini, Arie Respati statusnya masih saksi.

“Ini adalah batas terakhir, dari perjanjian yang terakhir adalah Desember. Nanti kalau akhir Desember ingkar janji lagi, kami sudah bisa menemukan 2 alat bukti. Untuk menjadikan dia seorang tersangka. Untuk itu kalau memang nanti mediasi-mediasi selanjutnya gagal, mungkin kami karena ada laporan polisi, tugas kami adalah menemukan apakah itu tindak pidana atau perdata,” tegasnya. dsn

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *