Pembayaran Tunjangan Guru Terkendala

  • Bagikan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Akhmad Fauliansyah

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Akhmad Fauliansyah mengungkapkan, pihaknya mengalami sejumlah kendala dalam hal pembayaran tunjangan profesi (sertifikasi) dan tunjangan tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi.

Tunjangan profesi yang biasanya dibayarkan per triwulan tiap tahunnya, namun untuk triwulan IV tahun 2020 mengalami kekurangan transfer dana pusat, sehingga untuk tunjangan profesi pada triwulan IV ini hanya dibayarkan 2 bulan, yakni Oktober dan November.

Fauliansyah menjelaskan, tunjangan profesi triwulan IV sebenarnya telah disalurkan kepada RKUD Kota Palangka Raya pada 27 November 2020, sebesar Rp13.918.872.000.

Jumlah tersebut dinilai kurang, sebab jika merujuk jumlah guru yang menerima tunjangan profesi se-Palangka Raya adalah sebesar Rp18.188.937.060. Terjadi kekurangan dana sebesar Rp2.354.075.460, meski pada triwulan III ada sisa saldo pembayaran tunjangan profesi sebesar Rp1.915.989.600.

Hal yang sama terjadi untuk tunjangan tambahan penghasilan triwulan IV. Telah diterima RKUD Kota Palangka Raya per 8 Desember 2020 sebesar Rp204.500.000. Padahal seharusnya pembayaran untuk tunjangan penghasilan tersebut Rp357.000.000, sehingga ada kekurangan dana sebesar Rp125.750.000. Dan, pada triwulan III ada saldo untuk tunjangan penghasilan tambahan sebesar Rp26.750.000.

“Sehingga pembayaran tunjangan profesi hanya bisa dibayarkan untuk 2 bulan saja, yakni Oktober dan November. Sedangkan untuk tunjangan penghasilan tambahan, hanya dapat dibayarkan 1 bulan saja, yakni bulan Oktober 2020,” bebernya.

Fauliansyah menambahkan, untuk masalah kekurangan bayar ini akan dilakukan carry over pembayaran pada tahun anggaran 2021 mendatang. Diharap pemerintah pusat segera menyalurkan  dana yang masih kurang tersebut segera menyalurkannya ke daerah, paling tidak pada Januari 2021.

“Intinya bukan Dinas Pendidikan tidak melakukan pembayaran kepada hak para guru, namun karena penyaluran dana dari pusat yang masih kurang. Permasalahan ini tak hanya terjadi di Kota Palangka Raya, namun hampir di seluruh daerah di Tanah Air akibat adanya realokasi anggaran karena pandemi Covid-19. Kita harap semua dapat memakluminya,” jelasnya. rgb

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *