HARI HAM DUNIA- Dewan Berkomitmen Turut Tegakkan HAM

  • Bagikan
Ketua Bapemperda Kota Palangka Raya Riduanto

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Hari Hak Asasi Manusia sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tema Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2020 “Recover Better–Stand Up for Human Rights”.

Tema ini diilhami kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kesenjangan lainnya.

Terkait ini, DPRD Kota Palangka Raya menyatakan komitmennya turut menegakkan HAM di Kota Cantik. Bahkan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dewan kota mengusulkan rancangan perda yang sejalan dengan hal tersebut.

Seperti pembahasan Raperda tentang Disabilitas dan Manusia Usia Lanjut, Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Raperda tentang Perlindungan Konsumen Produk Makanan dikejar penyelesaiannya, agar bisa segera diimplementasikan.

“Tugas raperda inisiatif ini pada dasarnya untuk memenuhi hak dasar tiap individu untuk mendapatkan kesetaraan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas, perlindungan dan jaminan kesejahteraan serta pemenuhan hak asasinya sebagai masyarakat,” kata Ketua Bapemperda Kota Palangka Raya Riduanto, Senin (14/12/2020).

Pentingnya ketiga raperda tersebut diajukan, diakuinya, sebagai bahan bagi pemerintah kota melalui SOPD terkait untuk bergerak di lapangan agar tetap sejalan dan sesuai dengan aturan serta kaidah hukum yang berlaku.

Lembaga DPRD juga merasa perlu untuk memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Khususnya penyandang disabilitas dan kaum manusia usia lanjut.

“Kita berharap mereka ini tidak mendapatkan diskriminasi dalam hal apapun, termasuk dalam mendapatkan fasilitas yang representatif maupun mendapatkan layanan publik. Pun demikian dengan wanita dan anak yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan, sehingga dengan adanya perda ini mereka bisa terjamin keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan,” beber Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan.

Selain itu juga, masyarakat luas sebagai konsumen terhadap produk makanan menjadi satu bagian yang perlu mendapatkan jaminan. Termasuk apabila konsumen di lapangan ada yang mendapatkan makanan tak layak konsumsi, pihak penjual atau oknum tak bertanggung jawab bisa dikenakan sanksi tegas.rgb

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *