Teras Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja

  • Whatsapp
Teras Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja
iklan atas

PALANGKA RAYA-Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR RI. UU Cipta Kerja berisi 10 klaster, 15 bab dan 186 pasal. Lahirnya UU Ciptaker mengubah 78 UU terkait sebagai bagian sinkronisasi.

Terkait implementasi UU Cipta Kerja tersebut, Anggota DPD RI Kalteng Agustin Teras Narang berkesempatan menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara virtual dengan sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lingkungan, Jumat (4/12) malam.

Pada kesempatan itu berbagai aspirasi disampaikan terkait UU Cipta Kerja, di antaranya berkenaan dengan masalah tata ruang wilayah yang hingga saat ini masih belum jelas sehingga sulit bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan dalam rangka meningkatkan ekonom.

Kemudian masih banyak desa di Kalteng yang masuk kawasan hutan dan belum dilakukan pelepasan. Berikutnya masalah masyarakat hukum adat, tanah adat, hutan adat, dan lainnya.

Menanggapi itu, Teras menyampaikan bahwa DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah berkepentingan mengawal dampak dari lahirnya UU Ciptaker agar tidak membawa kerugian bagi masyarakat dan kepentingan daerah.

Keberadaan UU Ciptaker diharapkan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah. Termasuk dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang dikhawatirkan tersingkir dengan hadirnya UU Cipta Kerja ini.

“Kehadiran UU Cipta Kerja kita harapkan mampu menjawab berbagai masalah yang selama ini belum terselesaikan serta dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di daerah,” kata Teras.

Selain itu Teras juga mengajak para generasi milenial lebih giat meningkatkan kemampuan diri sehingga memiliki keterampilan dan mampu bersaing dalam dunia usaha. Kemudian mampu menciptakan lapangan kerja sendiri tidak selalu bergantung dengan orang lain. adn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas